BAGANSIAPIAPI -- Ketua BPK, Ketua Pemuda Gas, LPM Ketu Pemuda, Pucuk Suku, Ninik Mamak melaporkan kinerja Pjs Datuk Penghulu Sintong Pusaka, Roma Irawan. Kedatangan tersebut adalah menginginkan dicopotnya jabatan Pjs Penghulu Sintong Pusaka.


Sebanyak delapan orang masyarakat Sintong Pusaka mengajukan enam tuntutan atas kinerja Penghulu terkait yang secara langsung dilaporkan ke Komisi A.

Ketua BPK Sintong Pusaka, Jaliusman mewakili masyarakat mengatakan, pertama Pjs Penghulu bersikap otoriter dalam pemerintahan. "Penghulu tidak pernah melakukan koordinasi dalam pengangkatan Aparat Kepenghuluan dan juga memberhentikannya,” ujar Ketua BPK di kantor Komisi A, Senin 10 Agustus 2015.

Kedua, lanjutnya, Pjs Penghulu tidak bermusyawarah dalam pembagian raskin dan penerima Rumah layak huni (RLH). Ketiga, dalam administrasi Kepenghuluan, pengurusan surat-surat masyarakat seperti surat pengantar, surat tanah dan surat  lainnya tidak ada tarik ulurnya dan tidak mencerminkan kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Keempat, lanjut Jaliusman, tidak pernah mau peduli  terhadap organisasi Kepemudaan dan kemasyarakatan. “Padahal keberadaan organisasis itu sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat Sintong Pusaka,” pungkasnya.

Sementara itu, tuntutan kelima dikatakan tokoh masyarakat Auzar, PJs Penghulu mencari keuntungan pribadi dalam mencari solusi dari perundingan pemuda dan masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di Kepenghuluan dan tidak mendukung jikalau hasil kesepakatan tersebut jika tidak mendapat keuntungan.

Keenam, pembagian sumbangan dari perusahaan dari P HCS di Sintong Pusaka untuk masyarakat miskin sebesar Rp 300 ribu perorang namun hanya dibagikan kurang dari Rp300 ribu.

Menyikapi laporan yang diterimanya, Sekretaris Komisi A, Afrizal meminta Pemerintah agar segera menyikapi persoalan yan terjadi. ”Dalam tuntutan ini, masyarakat meminta Pjs Penghulu digantikan dan DPRD menyarankan agar pemerintah bisa menyikapi segera tuntutan ini, kalau memang harus diganti, Pemerintah harus menggantinya,” papar Afrizal.

Kemudian lanjutnya, terkait pemilihan PJs yang baru, masyarakat tidak akan intervensi siapa calon yang ditunjuk pemerintah. “Kita minta pemerintah menggubris persoalan ini supaya tidak menimbulkan gejolak,” ungkapnya.**(Adv/Us)