• H Suyatno

BAGANSIAPIAPI -- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Angkatan II dihadiri sedikitnya 200 peserta mulai dari Datuk Penghulu, Sekdes dan perangkat Desa.

Untuk angkatan ke-II ini peserta Bimteknya dari kecamatan Bangko, Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Batu Hampar, Pekaitan, Rimba Melintang dan Tanah Putih Tanjung Melawan,bertempat di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, 100 Agustus 2015 kemarin.

Acara tersebut dibuka langsung Bupati Rohil H.Suyatno agar perangkat kepenghuluan (Desa-red ) yang mengelola dana tersebut tidak menyalahi aturan.Bimtek ini dilakukan untuk memberikan tambahan pemahaman kepada aparat desa terkait pengelolaan dana desa.

Dalam sambutanya,H Suyatno minta peserta mengikuti bimtek dengan baik,dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bupati ingatkan agar peserta yang tidak mengerti tanyakan kepada nara sumber yang telah disediakan,"karena materi yang akan diberikan pihak berkompeten,agar tidak menyalahi aturan.Ilmu yang didapat agar dapat di implementasikan ditempat masing-masing,"pinta Bupati.

Suyatno juga menegaskan, kepenghuluan yang sudah menyelesaikan SPJ tahap I,diberi reward dan dicairkan ADK dan DK untuk tahap II.Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Murniwati melaporkan, ADK dan DK berasal dari APBN yang ditransfer melalui rekening kabupaten yang digunakan diantaranya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemberdayaan masyarakat.

“Saya yakin para datuk kepenghuluan dapat melaksanakan tugas dengan baik,karena sebelumnya,kami juga sudah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Program Pemberdayaan masyarakat Desa (PPMD).Mereka sudah biasa mengelola tinggal memantapkan saja lagi,karena sudah ada pengalamannya,” katanya.

Dirinya berharap dengan adanya kegiatan tersebut mereka di desa selanjutnya
pemahamannya dapat bertambah,apalagi sudah ada pengalamannya dari pengelolaan ADD sebelumnya,sehingga pengelolaan dana desa ini tidak jauh berbeda.

“Alhamdulillah,selama ini pengelolaannya tidak ada bermasalah,meskipun masih ada yang belum teralisasi anggarannya terutama untuk dana desa.Hal itu hanya persoalan tekhnis saja terkait administrasi dan persyaratannya,seperti syarat membuat RPJP desa, sehingga kami juga menyiapkan petugas pendampingan agar ini bisa lebih cepat terealisainya,” jelasnya.

Dengan adanya bimtek dan pendampingan diharapkan aparat desa nantinya bisa lebih maksimal pengelolaannya,meskipun tidak dipungkiri masih ada saja desa yang belum melengkapi persyaratan yang diharuskan ,kita minta secepatnya.

Acara tersebut terlihat turut dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan,Wakil Bupati Erianda, Plt Sekda Surya Arfan, Kajari Bagansiapiapi diwakili Kasi Pidsus Rully Afandi dan nara sumber yang telah disiapkan.**(adv/humas/Us)