PEKANBARU -- Hampir semua Fraksi di DPRD Pekanbaru menilai Pemko Pekanbaru, masih lemah dalam pencapaian target PAD tahun 2015 lalu.
Hal itu disampaikan, saat rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru 2015, Senin 25 Juli 2016, yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH dan Wakilnya Sigit Yuwono, serta Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi.
Bahkan Fraksi PAN, Gerindra, PKB, Hanura, Gabungan (PPP PKS NasDem) dan Fraksi PDI Perjuangan, mengkritik sistem di tubuh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ketidak siapan dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, PAD yang tidak sesuai target, serta kinerja pemko dan SKPD yang lemah dalam realisasi anggaran sangat kita sesalkan. Kami di Fraksi PAN mempertanyakan apakah adanya kebocoran terhadap realisasi anggaran tersebut?," ujar juru bicara Fraksi PAN Puji Daryanto.
Puji juga menyentil, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemerintah Firdaus-Ayat menunjukkan bahwa banyak penataan administasi dan terutama tata kelola aset tidak dilakukan dengan baik. Bahkan, secara garis besar Fraksi PAN menilai belanja daerah belum optimal dan belum cermat.
Sementara Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hj Sri Rubiyanti SIP juga menilai masih ada kelemahan dalam tata kelola APBD tahun 2015, baik pendanaan maupun pengeluaran.
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pengeluaran daerah bebasis akutabilitas, ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian.
“Masih ada kelemahan pembangunan daerah dari hasil BPK RI, kas daerah belum tertib, Aspek keuangan banyak penurunan. Mengapa terjadi penurunan PAD tahun 2015. Pencairan dana tidak sesuai aturan yang berlaku. Tidak didukung dengan data yang berlaku,” ucapnya.
.jpg)
