PEKANBARU -- Kendatipun tertunda dari waktu yang ditargetkan, akhirnya DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masjid Paripurna menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan yang dibubuhkan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril dengan Pemko Pekanbaru yang diwakili Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Syukri Harto.
Sebelum dilakukan penandatangan persetujuan, terlebih dahulu dilakukan penyampaian laporan panitia khusus (pansus) DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan, dari tinjuan lapangan, ketetapan Masjid Paripurna sebagai ujung tombak dalam pembinaan ummat serta sebagai pusat kegiatan keagamaan.''Masjid Paripurna juga sebagai sentra dalam hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah,'' katanya.
Dari itu, keputusan bersama tentang Masjid Paripurna ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.''Pansus ini juga menetapkan persetujuan bersama antara dewan dengan Pemko Pekanbaru terhadap Ranperda Masjid Paripurna menjadi Perda nantinya,'' imbuhnya.
Sementara, atas nama Pemko Pekanbaru, Syukri Harto mengutarakan bahwa dengan di setujuinya Ranperda Masjid Paripurna ini mejadikan Pemko Pekanbaru mempunyai dasar hukum yang kuat dalam meneruskan kebijakan terhadap Masjid Paripurna.
Saat ini ada 13 Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru. Yakni 12 masjid berada di masing-masing kecamatan dan satu majid sebagai Masjid Paripurna Tingkat Kota. Pada tahun 2016 ini akan ada 58 Masjid Paripurna di tingkat kelurahan.''Semua Masjid Paripurna ini pembiayaannya telah dianggarkan,'' kata Syukri Harto.
Disampaikanya juga, Pemko Pekanbaru sudah berbicara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Masjid Paripurna. Akan ada evaluasi perjalanan satu tahun pengoperasional Masjid Paripurna.
"Tujuan Masjid Paripurna di antaranya untuk meningkatkan SDM umat, sebagai peningkatan perekonomian dan lingkungan kreatif. Semua tujuan itu akan dievaluasi, apakah mereka yang diamanahkan sudah sesuai," imbuhnya.
Syukri menambahkan, untuk mesjid paripurna yang sudah berjalan di tingkat kecamatan akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Pihak Pemko akan melibatkan MUI dalam tim untuk melaksanakan evaluasi. Guna mengetahui sejauh mana keberhasilan mesjid paripurna melakukan pembinaan terhadap umat.
Sebab target dasar dari penetapan mesjid paripurna, adalah untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani.
“Kita akan lakukan evaluasi karena program mesjid paripurna sudah berjalan satu tahun untuk tingkat kecamatan dan kota,” imbuhnya.
Di lain sisi mengenai bantuan anggaran untuk mesjid paripurna melalui APBD, dibenarkan Syukri akan dilakukan secara rutin tiap tahun anggaran. Namun karena sifatnya hanya sebagai stimulus ketika nanti dinilai keberadaan mesjid paripurna sudah sesuai dengan target Pemko maka perlahan dananya akan dikurangi.**(Adv/humas)
