BAGANSIAPIAPI -- DPRD kabupaten Rokan Hilir bersama Pemerintah Daerah menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap laporan ranperda LPP APBD tahun 2014. Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna, Selasa 1 september 2015.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan didampingi ketiga wakilnya, Bupati Rohil h Suyatno, Plt sekda H Surya Arfan, 34 anggota DPRD dan jajaran pemerintah.
Nasrudin mengatakan, menjalankan fungsi konstitusional legislasi, pengawas banyak ranperda yang harus diselesaikan, untuk itu kami menghimbau untuk melakukan pembahasan ranperda secara efisien, substansi materi serta ranperda yang ditetapkan dapat jadi prioritas pada KUPA dan PPASP tahun 2015.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, Jufrizan menyampaikan konsep pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran APBD 2014.
Terkait pemeriksaan BPK RI yang memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) serta tidak ada peningkatan kinerja pegawai,dan sistem keuangan daerah, dan penurunan kinerja SKPD menjadi sorotan masyarakat.”Atas kinerja SKPD yang masih dibawah standar, maka hal ini perlu disikapi agar masyarakat tidak megeneralisasi terhadap kinerja SKPD yang selama ini menjadi sorotan,” ucap Jufrizan.
Dijelaskan Jufrizan, serapan angaran belanja modal juga sangat minim, padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan jembatan. “Kami mengharapkan bagaimana konsep pemda realsiasi pada tahun 2014,” ujar Jufrizan.
Sementara Fraksi PDIP, Krismanto meminta agar menyegerakan pembentukan pemekaran Kecamatan, serta berjalannya rancangan RAPBD secepatnya.”Fraksi mengharapkan fokus terhadap pembahasan APBD tahun 2015,” pinta Krismanto.
Fraksi Gerindra, Ucok Mukhtar menyampaikan Pemerintah harus estiminasi atas pengeluaran anggaran yang pailit dan tepat sasaran. Menurut fraksi Gerindra, banyaknya bangunan yang dibangun tidak optimal, rusak dan tidka memenuhi standar. “Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terutama di daerah terpencil,” sebut Ucok Mukhtar.
Fraksi Gerindra juga meminta pemda membuat estimasi, analisa data valid terutama data potensi pajak, merefitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal, mengusulkan standar kualitas bangunan mengunakan MOU.
selain itu, fraksi Gerindra menyampaikan standar pendidikan juga harus memadai dan ditingkatkan, memperbaiki pelayanan terhadap tenaga pendidikan yangbselalu mendapat hambatan, memperbaiki keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menertibkan aset pemda yang bergerak dan tidak bergerak, memenuhi prinsip akunbtabilitas, eksetabilitas.
Fraksi PKB, Henriza meminta penjelasan PAD 2014 yang terealisasi hanya 56 persen dengan rincian pendapatan 8,2 M dari yang di targetkan 151 M, hingga penurunan 60 M, Belanja APBD hanya 67 persen, pembelanjaan belanja daerah yang tidak sesuai target, serta masalah jaringan listrik di Rohil ,infratrukur jalan rusak berat, dan komitmen pemerintah terhadap penyerapan anggaran harus maksimal serta memaksimalkan pegawai yang ada.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Plus, Murkan menyoroti, kinerja SKPD masih dibawah 50 persen, BUMD yang tidak ada hasil.
Fraksi PPP, Perwedissuito mengatakan tugas pemerintah bukan hanya pengunaan anggaran saja nanum juga harus di sinergikan dengan kualitas SKPD dan harus dilakukan pembinaan hingga pencapaian yang maksimal. Dia juga mengatakaan rendahnya kinerja pemda yang kurang dalam pembinaan alquran, pemkaian dana hanya untuk kontrak qori dari luar, serta meminta ada perguruan tinggi untuk pembinaan kompherensif alquran di Rohil.
Fraksi Gabungan Nurani, Yunadi menyampaikan sorotan kecilnya anggaran bagi nelayan, adanya peningkatan PAD dan teus menggali PAD, ferforma PNS harus di tingkatkan,serta penyerapan APBD yang belum sempurna dan terus di tingkatkan.realisasi penyerapan APBD harus sesuai dan menerima LPJ Bupati.
Terakhir Fraksi Gabuangan Persatuan Indonesia, Amansyah mengatakan agar pemerintah menyegerakan lelang, rendahnya gaji guru dan honor serta masalah kesehatan yang perlu di tingkatkan di Rohil.**(Adv/Us)
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan didampingi ketiga wakilnya, Bupati Rohil h Suyatno, Plt sekda H Surya Arfan, 34 anggota DPRD dan jajaran pemerintah.
Nasrudin mengatakan, menjalankan fungsi konstitusional legislasi, pengawas banyak ranperda yang harus diselesaikan, untuk itu kami menghimbau untuk melakukan pembahasan ranperda secara efisien, substansi materi serta ranperda yang ditetapkan dapat jadi prioritas pada KUPA dan PPASP tahun 2015.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, Jufrizan menyampaikan konsep pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran APBD 2014.
Terkait pemeriksaan BPK RI yang memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) serta tidak ada peningkatan kinerja pegawai,dan sistem keuangan daerah, dan penurunan kinerja SKPD menjadi sorotan masyarakat.”Atas kinerja SKPD yang masih dibawah standar, maka hal ini perlu disikapi agar masyarakat tidak megeneralisasi terhadap kinerja SKPD yang selama ini menjadi sorotan,” ucap Jufrizan.
Dijelaskan Jufrizan, serapan angaran belanja modal juga sangat minim, padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan jembatan. “Kami mengharapkan bagaimana konsep pemda realsiasi pada tahun 2014,” ujar Jufrizan.
Sementara Fraksi PDIP, Krismanto meminta agar menyegerakan pembentukan pemekaran Kecamatan, serta berjalannya rancangan RAPBD secepatnya.”Fraksi mengharapkan fokus terhadap pembahasan APBD tahun 2015,” pinta Krismanto.
Fraksi Gerindra, Ucok Mukhtar menyampaikan Pemerintah harus estiminasi atas pengeluaran anggaran yang pailit dan tepat sasaran. Menurut fraksi Gerindra, banyaknya bangunan yang dibangun tidak optimal, rusak dan tidka memenuhi standar. “Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terutama di daerah terpencil,” sebut Ucok Mukhtar.
Fraksi Gerindra juga meminta pemda membuat estimasi, analisa data valid terutama data potensi pajak, merefitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal, mengusulkan standar kualitas bangunan mengunakan MOU.
selain itu, fraksi Gerindra menyampaikan standar pendidikan juga harus memadai dan ditingkatkan, memperbaiki pelayanan terhadap tenaga pendidikan yangbselalu mendapat hambatan, memperbaiki keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menertibkan aset pemda yang bergerak dan tidak bergerak, memenuhi prinsip akunbtabilitas, eksetabilitas.
Fraksi PKB, Henriza meminta penjelasan PAD 2014 yang terealisasi hanya 56 persen dengan rincian pendapatan 8,2 M dari yang di targetkan 151 M, hingga penurunan 60 M, Belanja APBD hanya 67 persen, pembelanjaan belanja daerah yang tidak sesuai target, serta masalah jaringan listrik di Rohil ,infratrukur jalan rusak berat, dan komitmen pemerintah terhadap penyerapan anggaran harus maksimal serta memaksimalkan pegawai yang ada.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Plus, Murkan menyoroti, kinerja SKPD masih dibawah 50 persen, BUMD yang tidak ada hasil.
Fraksi PPP, Perwedissuito mengatakan tugas pemerintah bukan hanya pengunaan anggaran saja nanum juga harus di sinergikan dengan kualitas SKPD dan harus dilakukan pembinaan hingga pencapaian yang maksimal. Dia juga mengatakaan rendahnya kinerja pemda yang kurang dalam pembinaan alquran, pemkaian dana hanya untuk kontrak qori dari luar, serta meminta ada perguruan tinggi untuk pembinaan kompherensif alquran di Rohil.
Fraksi Gabungan Nurani, Yunadi menyampaikan sorotan kecilnya anggaran bagi nelayan, adanya peningkatan PAD dan teus menggali PAD, ferforma PNS harus di tingkatkan,serta penyerapan APBD yang belum sempurna dan terus di tingkatkan.realisasi penyerapan APBD harus sesuai dan menerima LPJ Bupati.
Terakhir Fraksi Gabuangan Persatuan Indonesia, Amansyah mengatakan agar pemerintah menyegerakan lelang, rendahnya gaji guru dan honor serta masalah kesehatan yang perlu di tingkatkan di Rohil.**(Adv/Us)
