Gubri dan Lima Kepala Daerah Raih K3 Award
Kamis, 19 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (MenaÂker) Hanif Dhakiri menyerahkan pengÂharÂgaan Keselamatan dan KeÂsehatan Kerja (K3) kepada Gubernur Riau. Penghargaan yang diterima oleh Asisten I Pemprov Riau Ahmadsyah Harofie mewakili Plt Gubri ini merupakan kaliketiga bagi Provinsi Riau setelah sebelumnya juga memperoleh di tahun 2013, 2015.
Menaker memberikan K3 Award 2016 sebagai apreÂsiasi atas prestasinya dalam melaÂkukan pembinaan dalam menekan angÂka keceÂlakaan kerja serta memÂperbaiki sistem manajemen kerja di Riau. Untuk tahun ini K3 Award juga diberiÂkan kepada 13 gubernur. Ke-12 Gubernur lainnya adalah DKI, Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sumut, Lampung, Jambi, Banteng, Sulsel dan Kalteng.
"Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para kepala daerah menekan angka kecelakaan dan memperbaiki manajemen tenaga kerja," jelas Hanif Dhakiri pada pengÂanuÂgerahan Keselamatan dan KeseÂhatan Kerja (K3) Award di Jakarta, Rabu 18 Mei 2016 malam.
Hanif menambahkan, K3 Award 2016 juga bertujuan memotivasi  peruÂsahaan dalam memenuhi standart dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Ùntuk tahun ini ada 840 perusaÂhaan yang memperoleh penghargaan nihil kecelakaan kerja (zero accident). Sedangkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) diberikan kepada 780 perusahaan yang telah menerapkan SMK3 berdasarkan evaluasi laporan audit yang dilakukan oleh lembaga audit SMK3.  Untuk program penÂceÂÂgahÂan HIV/AIDS diberikan kepada 100 perusahaan.
"K3 harus dijadikan sebagai investasi perusahaan untuk menyelamatkan pekerjaan dari berbagai hal dalam melaksanakan pekerjaan. Berangkat selamat, pulang juga harus semangat. Itulah penerapan K3 yang baik," ujar Menteri Hanif.
Tak hanya Gubri, Lima kepala daerah asal Riau juga memperoleh penghargaan sebagai Pembina K3 karena Pembina K3 dinilai memiliki integritas dan prestasi dalam melakukan pembinaan serta membangun budaya K3. Kelimanya adalah Walikota Dumai Zulkifli As, Bupati Inhil HM Wardan, Walikota Pekanbaru diwaliki oleh Wakilnya Ayat Cahyadi, Bupati Pelalawan diwakili oleh Sekda Zadrewan dan Bupati Siak Syamsuar.
Ahmadsyah Harofie  ditemui usai menerima penghargaan mengatakan K3 Award kali ketiga bagi provinsi Riau  ini memiliki makna sangat penting. Ini merupakan  pengaÂkuan pemerintah atas kinerja seluruh jajaran aparatur bidang tenaga kerja di Riau yang  senanÂtiasa secara terus-menerus melakukan pemÂbinaan dan peningkatan sistem manaÂjemen ketenagakerjaan.
“Kita ingin prestasi ini dapat dipertahankan dan zero accident bisa diterapkan di semua perusahaan di provinsi Riau," katanya.
Untuk tahun ini, kata Ahmadsyah terdapat 33 perusahaan di Riau  yang menerima penghargaan K3. Sebanyak 17 peruÂsahaan di antaranya memperoleh penghargaan nihil kecelakaan (zero accident) dan 16 perusahaan mempeÂroleh penghargaan sistem manajemen keselaÂmatan dan kesehatan kerja (SMK3). "Prestasi ini diraih berkat kerja keras seluruh aparatur terkait. Tentu ini akan semakin memotifasi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi," kata Ahmadsyah.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Rasyidin Siregar yang turut mendampingi Asisten I, mengatakan kaliketiga penghargaan K3 Award tersebut membuktikan pembinaan K3 Â di Riau terus bergerak ke arah yang lebih baik. "Sesuai arahan Gubernur, kami akan terus-menerus melakukan pemÂbinaan keselamatan dan kesehatan kerja," tegas Kadis.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 26 September 2024 - 23:50:00 WIB
Pentingnya Cara Promosi Website dan Jasa Review Produk di Era Digital
Di era digital yang serba cepat, memiliki kehadiran online bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi bisnis yang ingin bertahan dan berkembang. Meski memiliki website merupakan langkah awal yang baik, tantangan berikutnya adalah cara promosi website yang efektif dan memanfaatkan jasa review produk untuk meningkatkan daya tarik di…
-
Selasa, 17 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Perangi Kejahatan Seksual
DPR RI Minta Pemerintah Mengambil Langkah Tegas
BENGKULU -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) mengecam maraknya kejahatan seksual yang terjadi disejumlah daerah belakangan ini. Pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas terkait hal tersebut. Hal disampaikan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Dialog…
-
Senin, 16 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Rencana JK Kumpulkan DPD I dan DPD II Gagal
JAKARTA -- Sejak Senin 16 Mei 2016 pagi, beredar isu di kalangan wartawan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla akan kembali ke Bali untuk mendukung Ade Komaruddin menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun rencana yang sudah disusun dan undangan yang disebar kepada DPD I dan DPD II itu…
-
Jumat, 13 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Munaslub Golkar, Pengamat Sebut SN Caketum Terkuat
JAKARTA -- Pengamat politik Poltracking Institute Hanta Yudha mengatakan calon Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (SN) disebut-sebut memiliki peluang besar untuk terpilih pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mulai digelar 15-17 Mei, di Nusa Dua, Bali. Hanta berpendapat untuk menghadapi calon kuat lainnya Ade Komaruddin…
-
Senin, 09 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Sulit Menjalankan Dua Jabatan Strategis Sekaligus
Akbar Sarankan Ketum Golkar tak Rangkap Jabatan
JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar mendatang tidak memiliki rangkap jabatan. Akbar meragukan di era sekarang ini, seorang pimpinan parpol mampu melaksanakan dua tugas penting sekaligus sebagai Ketum Parpol dan Ketua DPR. Akbar mengaku pernah menyampaikan…
-
Rabu, 04 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Oesman Sapta Apresiasi Akbar Tandjung Dirikan Sekolah Politik
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengapreasiasi langkah Akbar Tandjung Institute mendirikan sekolah kepemimpinan politik bangsa yang memiliki misi membangun sistem pengkaderan pemimpin bangsa. "Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa ini pantas dihargai. Sekolah ini menjadi ikon dalam…
-
Minggu, 01 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
Jadi Komisioner KPI, PKS Diminta Menindak Kadernya
JAKARTA -- Menkominfo, Rudiantara mengaku sudah mendapatkan laporan akan adanya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bernama Azimah Subagijo dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menjadi kader partai. Azimah Subagijo diketahui tercatat sebagai kader PKS dan tercatat sebagai wasekjen DPP MKGR yang tidak lain adalah salah…
-
Sabtu, 30 April 2016 - 00:00:00 WIB
Oesman Sapta: Pers Harus Jadi Ujung Tombak Mengawal Empat Pilar MPR RI
PADANG -- MPR RI ingin membangun pers dengan MPR RI dengan rasa persahabatan yang mendalam dan memiliki persamaan pandangan, agar menghasilkan tujuan dan cita-cita yang sama. Sebab, kalau berbeda, maka akan berbeda pula hasilnya, dan sulit sosialisasi empat pilar MPR RI ini sampai ke masyarakat di bawah.…
-
Kamis, 28 April 2016 - 00:00:00 WIB
Jelang May Day
Peneliti: Naif, Kalau Hanya Menaikkan Honor Pekerja
JAKARTA -- Peneliti Utama LIPI Siti Zuhro mempertanyakan demo yang melibatkan ribuan pekerja setiap peringatan May Day, benar-benar hanya sekedar memperjuangkan kenaikan honor pekerja/buruh atau ada bertujuan politis. "Demo May Day apa muatannya? Kita tak bisa menutup…
-
Rabu, 20 April 2016 - 00:00:00 WIB
Irman : Netralitas ASN Tentukan Kualitas Pilkada
JAKARTA --Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkualitas. Hal ini dikatakan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Netralitas ASN dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017” di Kantor Kementerian PANRB, Jl Jenderal Sudirman No 69, Jakarta,…
-
Rabu, 13 April 2016 - 00:00:00 WIB
Mosi Tak Percaya, Irman Gusman: Saya Tidak Mau Mundur
JAKARTA -- Ketua DPD RI, Irman Gusman berpendapat, kericuhan yang terjadi dalam Sidang Paripurna DPD RI, yang dikaitkan dengan mosi tidak percaya kepada Pimpinan, merupakan proses pendewasaan, sekaligus menambah pengalaman berorganisasi. Irman mengaku tak akan mau mundur, karena mosi tak percaya bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang…
-
Selasa, 12 April 2016 - 00:00:00 WIB
Soal GBHN, Rancangan MPR Direkomendasikan Kepada Presiden-DPR
JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa saja menyusun rancangan dokumen model GBHN sebagai formulasi perencanaan pembangunan berkelanjutan yang kemudian direkomendasikan kepada Presiden dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Haluan Pembangunan Nasional, penganti UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Â Â Â …
-
Selasa, 12 April 2016 - 00:00:00 WIB
Gafar Usulkan Riau Tuan Rumah Bahas Soal Listrik Sumatera
JAKARTA -- Guna menyelesaikan persoalan krisis kelistrikan di seluruh wilayah sumatera yang tak kunjung tuntas, DPD RI berencana melakukan rapat kordinasi dengan lembaga/intansi terkait. Baik dari pemerintah pusat, seperti Kementerian ESDM, Direksi PLN Pusat, Regional Sumatera, Kantor Wilayah maupun seluruh pemerintah provinsi yang ada di sumatera. …
-
Rabu, 06 April 2016 - 00:00:00 WIB
Gempa 6,5 SR Guncang Barat Daya Garut, Terasa Hingga Jakarta
GARUT -- Telah terjadi gempa dengan magnitude 6,1 SR dengan pusat gempa 101 km Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 6 April 2016 sekitar pukul 21.45 Wib. Pusat gempa berasa di Samudera Hindia pada kedalaman 10 km. Tidak berpotensi tsunami. …
-
Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB
Indonesia Jadi Rujukan Penanggulangan Bencana di Negara Berkembang
GAUNGRIAU.COM -- Indonesia saat ini dijadikan rujukan (role model) bagi negara-negara berkembang dalam penanggulangan bencana. Keberhasilan Indonesia melakukan penanggulangan bencana telah menginspirasi negara-negara berkembang untuk menjadikan contoh dalam penangana bencana di negaranya. Hal ini dikemukakan langsung oleh…
-
Jumat, 01 April 2016 - 00:00:00 WIB
Katulampa siaga I, Jakarta Tidak akan Banjir Besar
GAUNGRIAU.COM -- Hujan berintensitas tinggi di kawasan hulu daerah aliran sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan tinggi muka air (TMA) stasiun Bendung Katulampa melonjak tinggi pada Jumat 1 April 2016. Pos pengamatan TMA di Bendung Katulampa mencatat 200 cm pada pukul 17.00 Wib yang berarti level…
-
Kamis, 31 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Belum Ada Kesepakatan DPR dan Pemerintah Mengurangi Produk Legislasi
JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR selaku pembuatan UU untuk mengurangi produk legislasi. Jika presiden berniat mengurangi produk UU di parlemen, mestinya melakukan pembicaraan dengan DPR. Sebab kata Fadli Zon dari 46 RUU Prolegnas tahun 2016 ini,…
-
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Pemerintah Brasil Diminta Buka Kran Ekspor Daging ke Indonesia
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintahan Brasil untuk membuka kran ekspor daging sapi ke Indonesia. Selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan dagingnya melalui Australia, sementara sapi-sapi tersebut juga diimpor oleh Australia dari Brasil. “Saya berharap Brasil bisa ekspor daging langsung ke…
-
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman : Peranan Ormas Islam Besar Menjaga Kerukunan Beragama
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman dan Muhammad Iqbal Parewangi (Senator Sulawesi Selatan) menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah (WI) Ketua Umum DPP WI Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Ketua Umum DPP WI Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Lc MHi, dan Ketua Steering Committe (SC)…
-
Rabu, 23 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Revisi UU Pilkada Jangan Karena Fenomena Ahok
JAKARTA -- Anggota DPD RI dari provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz Kafia meminta partai politik untuk tidak mempersulit peluang calon independen atau perorangan dalam Pilkada. Membuka kesempatan calon perorangan maka akan muncul kader-kader terbaik bangsa untuk memimpin bangsa dengan visi dan misi untuk memajukan kesejahteraan daerah. …
-
Minggu, 20 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Parmusi: Islah PPP Harga Mati
JAKARTA -- Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam mendesak kepengurusan PPP Muktamar VII Bandung segera menyusun dan mengumumkan kepanitiaan serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah seutuhnya para kader. Muktamar VIII juga bisa dijadikan momentum deklarasi islah kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung secep[atnya, agar…
-
Selasa, 15 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Mulai Menjadi Fosil, Pertimbangan UUD 1945 Kembali Diamandemen
JAKARTA -- Badan Pengkajian MPR RI terus mematangkan rencana amandemen UUD 1945. Terdapat 15 topik yang dikaji untuk rencana amandemen kelima konstitusi tersebut. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Soemandjaja mengatakan ada aspek konstitutum atau aspek kekinian sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga UUD45 perlu diamandemen…
-
Selasa, 15 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat
JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan revisi UU KUHP akan mengakomodir living law atau hukum adat, mengingat hukum adat masih berjalan di 32 provinsi Indonesia. Nasir menyatakan KUHP hasil revisi itu nantinya akan mampu mengayomi semua kepentingan masyarakat dalam berhadapan dengan hukum.
-
Senin, 14 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
"Perbaiki Dulu Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan, Baru Bicara Kenaikan Iuran"
JAKARTA -- Jika dicermati sejak mulai beroperasi 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan selalu jadi sasaran keluhan para pesertanya akibat fasilitas, infrastruktur dan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) yang memang harus diakui belum sempurna di negeri ini. Oleh karena itu pemerintah diminta benahi terlebih dahulu semua faskes yang ada…
-
Senin, 14 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Akom Diminta Klarifikasi
JAKARTA -- Sekretaris Paguyuban DPD Golkar Propinsi se-Indonesia, Ridwan Bae mendesak Ketua DPR merangkap Waketum Golkar versi Munas Bali, Ade Komaruddin mengklarifikasi surat pernyataannya yang menyebut tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar jika terpilih menjadi Ketua DPR yang kini beredar di masyarakat. Harus dijelaskan, apakah itu…
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DKPP Berhentikan Satu Anggota Panwaslu Bengkalis
JAKARTA -- Salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Riau, Rudi Iskandar Zulkarnain hari ini, Rabu 24 Februari 2016, dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian itu setelah DKPP membacakan putusan terkait perkaranya. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudi terhitung berat sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.…
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPD Nilai Pembahasan UU Tapera Terkesan Terburu-buru
JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman menilai Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan stakeholder dalam pembahasannya. Pasalnya, proses pembahasan UU ini terkesan terburu-buru. “Pembahasan UU ini belum melibatkan stakeholder baik itu masyakat atau daerah. Sehingga terkesannya…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Agama Membolehkan LGBT
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk menyadari penuh bahaya posisi LGBT di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak mengenal tentang hal-hal yang bisa membuka ruang atau kondisi penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti LGBT.…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Sikap KPK Dinilai Berlebihan Menolak Revisi UU
JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi menilai Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Habloel…
-
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Gede Pasek: Revisi UU KPK Untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi KPK
JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan. Asal saja tujuan revisi adalah menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakan hukumnya…
-
Kamis, 11 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Nono Sampono: Kegagalan Implementasi Otsus Papua Kerugian Rakyat Papua dan Negara
JAKARTA -- Dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa kurang optimal…
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
1700 Karyawan Terancam PKH, Pemerintah Minta CPI Rundingkan Secara Mufakat
JAKARTA -- Wakil Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat menyatakan pemerintah telah memanggil sejumlah perusahaan yang mengalami masalah akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepada sejumlah perusahaan tersebut pemerintah sejatinya tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar melakukan efisiensi.
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Komite I DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara
JAKARTA -- Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan. …
-
Kamis, 04 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman Tolak Pembubaran DPD RI
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menolak tegas wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana evaluasi keberadaan atau pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB (5-6 Februari) selain usulan Pilkada Gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan Lesbi Gay, Biseks dan Transeksual (LGBT). …
-
Rabu, 03 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Maruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA -- Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretasris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah jani sekjen MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR DPR dan DPD pada Rabu 3 Februari 2016. Prosesi pengucapan sumpah janji itu dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan…
-
Selasa, 02 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPP PD Segera Proses PAW Sayed Abubakar
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) akan segera memproses calon anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) pasca wafatnya anggota komisi III DPR Mukhniarti Basko pada Kamis 28 Januari 2016 lalu. DPP akan memproses pemilik suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum legislative 2014 lalu di…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR : Saya Belum Mikir Ketum Golkar
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengaku belum terpikirkan untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasdalub) mendatang. Kendati namanya disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai calon kuat, Akom demikian biasa disapa menyatakan akan lebih berkonstrasi sebagai Ketua DPR RI dan memperbaiki…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Wakil Rakyat Riau, Mukhniarti Basko Tutup Usia
JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI dari pemilihan Riau Mukhniarti “Eti” Basko (54) meninggal dunia pada Kamis 28 Januari 2016 sekira pukul 08.10 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) setelah menderita penyakit kanker Rahim (komplikasi dalam).
-
Kamis, 14 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR: BIN Kecolongan
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menilai Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan dengan adanya aksi bom dan penembakan yang terjadi di gedung Sarinah dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Lebih ironis lagi, Ketua BIN Sutiyoso tidak memberitahukan informasi apapun saat mengadakan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Minta Dilaksanakan PSU
MK Gelar Sidang Perdana Delapan Kabupaten di Riau
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati (PHP kada) serentak tahun 2015, Senin 11 Januari 2016. Terbagi menjadi tiga panel, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. …



