Gubri dan Lima Kepala Daerah Raih K3 Award
Kamis, 19 Mei 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (MenaÂker) Hanif Dhakiri menyerahkan pengÂharÂgaan Keselamatan dan KeÂsehatan Kerja (K3) kepada Gubernur Riau. Penghargaan yang diterima oleh Asisten I Pemprov Riau Ahmadsyah Harofie mewakili Plt Gubri ini merupakan kaliketiga bagi Provinsi Riau setelah sebelumnya juga memperoleh di tahun 2013, 2015.
Menaker memberikan K3 Award 2016 sebagai apreÂsiasi atas prestasinya dalam melaÂkukan pembinaan dalam menekan angÂka keceÂlakaan kerja serta memÂperbaiki sistem manajemen kerja di Riau. Untuk tahun ini K3 Award juga diberiÂkan kepada 13 gubernur. Ke-12 Gubernur lainnya adalah DKI, Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sumut, Lampung, Jambi, Banteng, Sulsel dan Kalteng.
"Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para kepala daerah menekan angka kecelakaan dan memperbaiki manajemen tenaga kerja," jelas Hanif Dhakiri pada pengÂanuÂgerahan Keselamatan dan KeseÂhatan Kerja (K3) Award di Jakarta, Rabu 18 Mei 2016 malam.
Hanif menambahkan, K3 Award 2016 juga bertujuan memotivasi  peruÂsahaan dalam memenuhi standart dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Ùntuk tahun ini ada 840 perusaÂhaan yang memperoleh penghargaan nihil kecelakaan kerja (zero accident). Sedangkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) diberikan kepada 780 perusahaan yang telah menerapkan SMK3 berdasarkan evaluasi laporan audit yang dilakukan oleh lembaga audit SMK3.  Untuk program penÂceÂÂgahÂan HIV/AIDS diberikan kepada 100 perusahaan.
"K3 harus dijadikan sebagai investasi perusahaan untuk menyelamatkan pekerjaan dari berbagai hal dalam melaksanakan pekerjaan. Berangkat selamat, pulang juga harus semangat. Itulah penerapan K3 yang baik," ujar Menteri Hanif.
Tak hanya Gubri, Lima kepala daerah asal Riau juga memperoleh penghargaan sebagai Pembina K3 karena Pembina K3 dinilai memiliki integritas dan prestasi dalam melakukan pembinaan serta membangun budaya K3. Kelimanya adalah Walikota Dumai Zulkifli As, Bupati Inhil HM Wardan, Walikota Pekanbaru diwaliki oleh Wakilnya Ayat Cahyadi, Bupati Pelalawan diwakili oleh Sekda Zadrewan dan Bupati Siak Syamsuar.
Ahmadsyah Harofie  ditemui usai menerima penghargaan mengatakan K3 Award kali ketiga bagi provinsi Riau  ini memiliki makna sangat penting. Ini merupakan  pengaÂkuan pemerintah atas kinerja seluruh jajaran aparatur bidang tenaga kerja di Riau yang  senanÂtiasa secara terus-menerus melakukan pemÂbinaan dan peningkatan sistem manaÂjemen ketenagakerjaan.
“Kita ingin prestasi ini dapat dipertahankan dan zero accident bisa diterapkan di semua perusahaan di provinsi Riau," katanya.
Untuk tahun ini, kata Ahmadsyah terdapat 33 perusahaan di Riau  yang menerima penghargaan K3. Sebanyak 17 peruÂsahaan di antaranya memperoleh penghargaan nihil kecelakaan (zero accident) dan 16 perusahaan mempeÂroleh penghargaan sistem manajemen keselaÂmatan dan kesehatan kerja (SMK3). "Prestasi ini diraih berkat kerja keras seluruh aparatur terkait. Tentu ini akan semakin memotifasi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi," kata Ahmadsyah.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Rasyidin Siregar yang turut mendampingi Asisten I, mengatakan kaliketiga penghargaan K3 Award tersebut membuktikan pembinaan K3 Â di Riau terus bergerak ke arah yang lebih baik. "Sesuai arahan Gubernur, kami akan terus-menerus melakukan pemÂbinaan keselamatan dan kesehatan kerja," tegas Kadis.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Senin, 04 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Agun Gunanjar: Langkah Menkumham Sudah Tepat
JAKARTA — Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai Partai Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis dengan mengendapankan masa depan partai utamanya menghadapi tantangan semakin berat dan kompetitif diantara banyak parpol. Menurutnya selamatnya Partai Golkar…
-
Rabu, 09 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dukung Demokrasi Sehat, Menaker Hanif Berikan Hak Suaranya di Pilkada Depok
DEPOK -- Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri ternyata mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya menjalankan tugas negara untuk memberikan hak suaranya di Pemilukada Kota Depok. Dengan di dampingi istri tercintanya Ma'rifah Hanif Dhakiri, politisi PKB ini…
-
Selasa, 08 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Komisi IV DPR Soroti Pencemaran Laut di Serang
SERANG -- Komisi IV DPR meninjau tambak rakyat yang tercemar limbah industri pabrik, di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 8 Desember 2015. Pemerintah sudah harus memberikan perhatian serius karena dampak…
-
Selasa, 01 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Mulyadi : Dikelola Secara Gelap, Masalah Freeport Mencuat
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi menilai kasus PT Freeport Indonesia (FI) yang mencuat belakangan ini, membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia di Papua itu dilakukan dalam permainan gelap. Mestinya untuk mengelola SDA yang…
-
Selasa, 24 November 2015 - 00:00:00 WIB
Effendi Simbolon Raih Gelar Doktor HI dengan Yudisium Cumlaude
BANDUNG -- Anggota komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa 24 Nopember 2015. Politisi dari PDI Perjungan itu sukses meraih gelar doktor dengan hasil yudisium cumlaude dalam sidang senat…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Setya Novanto Titik Lontar Paling Ampuh
JAKARTA —- Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat mencuatnya kasus PT Freeport Indonesia tak terlepas dari nama Ketua DPR Setya Novanto. Padahal yang menjadi sasaran tembak sesungguhnya adalah pengusaha minyak M. Riza Chalid. Nama Setya Novanto hanya menjadi titik lontar, agar beritanya lebih menarik dan mendapat…
-
Jumat, 13 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sudirman Said Diminta Beberkan Politisi Catut Nama Jokowi
JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut …
-
Rabu, 11 November 2015 - 00:00:00 WIB
LIPI : Dana Desa Jangan Dipolitisasi
JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elit politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa. Pasalnya hingga saat ini masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementeri Depdagri dalam kewenangan pendistribusian dana desa. …
-
Selasa, 10 November 2015 - 00:00:00 WIB
RUU Minol, Tak Ada Penutupan Pabrik Miras
JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi meyakini RUU Minol tak akan ada penutupan pabrik minuman keras (miras) yang selama ini memproduksi minuman keras. RUU Minol hanya melarang dan mengendalikan peredaran miras agar tidak tidak beredar secara sembarangan.
-
Minggu, 08 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tak Berpotensi Tsunami
Maluku Utara Diguncang Gempa 5 SR
JAKARTA -- Gempa bumi berkekuatan 5,0 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB. Dikutip dari detik.com, Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu 8 Nopember 2015, gempa terjadi di 1.55 LU dan 126.60 BT dengan kedalaman…
-
Sabtu, 07 November 2015 - 00:00:00 WIB
100 Ribu Masker dibagikan
Aktivitas Gunung Barujari Masih Tinggi
LOMBOK -- Aktivitas vulkanik Gunung Barujadi, anak Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi Nuisa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi. Sebagaimana rilis yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggunlangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho,…
-
Selasa, 03 November 2015 - 00:00:00 WIB
DPD RI Janji Ungkap Keterlibatan 10 Perusahaan Terlibat Karhutla
JAKARTA -- Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini seperti yang disebut oleh Walhi. Kesepuluh perusahaan besar itu adalah Mas Group, Sampoerna, Raja Garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource,…
-
Senin, 02 November 2015 - 00:00:00 WIB
Parpol Diharapkan tak Mendompleng Dana Desa
JAKARTA -— Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR Wilgo Zainal sangat menyayangkan terjadinya adanya perjanjian setoran 10 persen dari gaji pendamping dana desa setiap bulan. Dia meminta jangan lagi ada parpol yang mendompleng dana desa yang merupakan…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
DPR: Kaji Ulang Izin Pembakaran Lahan
JAKARTA -- Pemerintah didesak mengkaji ulang izin pembakaran lahan perkebunan dan pembukaan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir bencana asap seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia beberapa bulan terakhir. Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan hal…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Kekuatan Melayu Diprediksi Menjadi Kekuatan Ketiga Dunia
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memprediksi kekuatan ekonomi Melayu mampu menjadi pendorong ekonomi dunia. Kebangkitan umat Islam akan dimulai dari etnis Melayu, terutama yang bermukim di wilayah Asia Tenggara akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. …
-
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Polres Karawang dan Bekasi Buru Penembak Brigadir Oca
Bandung - Oca Suhiarja mengalami luka tembak dari senjata api pencuri yang menyatroni rumahnya. Anggota Polres Karawang berpangkat Brigadir itu tersungkur bersimbah darah. Polres Karawang bersama Polres Bekasi bergerak memburu pelaku.
-
Kamis, 22 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Pengamat Tolak Hukum Kebiri
KPAI Menginginkan Predator Harus Dihukum Mati
JAKARTA -- Psikolog Forensik Reza Indragiri menolak keras hukuman ‘kebiri’ libido bagi pelaku kejahatan seksual anak-anak. Selain dinilai tak akan menghentikan kejahatan seksual itu sendiri, hukuman mengebiri justru akan melipatgandakan kejahatan seksual itu sendiri, karena suntikan secara kimiawi itu tidak bersifat permanen, tapi berlaku regular seperti halnya untuk…
-
Selasa, 13 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Lemah Diplomasi
Perlindungan Jemaah Haji Indonesia Rendah
JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menujukkan kelemahannya dalam berdiplomasi dengan negara Arab Saudi. Hal itu bisa terlihat dari pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang belum optimal. Sebagai negara yang berkontribusi besar…
-
Kamis, 08 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Setahun Jokowi-JK
Kepuasan Publik Mengalami Penurunan
JAKARTA -- Indo Barometer kembali mengumumkan hasil survei nasional tentang “Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK”. Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46.0 persen. Sedangkan yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan…
-
Senin, 05 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Sutjiptadi: Hanya Pertolongan Allah Mampu Hentikan Karhutla Riau
JAKARTA -— Mantan Kapolda Riau Sutjiptadi mengaku hingga kini terus mengamati perkembangan provinsi Riau, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sebulan lebih menyelimuti negeri Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, bencana Karhutla tak akan akan mungkin terselesaikan kecuali pertolongan Allah SWT melalui turunnya hujan lebat. “Melihat…



