JAKARTA -- Salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Riau, Rudi Iskandar Zulkarnain hari ini, Rabu 24 Februari 2016, dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian itu setelah DKPP membacakan putusan terkait perkaranya. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudi terhitung berat sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama Sdr. Rudi Iskandar Zulkarnain sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis, terhitung sejak dibacakan putusan ini,” bunyi amar putusan DKPP seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Seperti diungkapkan oleh Pengadu perkara ini, Edy Syarifuddin, dalam sidang pemeriksaan sebelumnya, bahwa Rudi Iskandar dianggap telah melanggar kepatutan sebagai penyelenggara Pemilu. Rudi disebut telah menyalahgunakan mobil dinas Panwas Bengkalis. Dia meminjamkannya untuk kampanye salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Selain itu, Teradu juga telah menghentikan secara sepihak temuan dari Panwas Kecamatan Mandau terkait pertemuan paslon nomor urut 1 dengan Teradu.

Dalam persidangan sebelumnya, keterangan dua rekan kerja Teradu yaitu Ketua dan Anggota Panwas Bengkalis Mendra dan Jonkanedi juga semakin memberatkan Teradu. Keterangan dua orang tersebut yang dihadirkan sebagai pihak terkait menyebut bahwa Teradu Rudi sering mangkir dari rapat pleno yang diadakan Panwas. Diketahui juga, Rudi pernah meminta bantuan kepada Bawaslu Provinsi terkait kajian awal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, tanpa sepengetahuan ketua dan anggota Panwas lain.

Ketika memberikan jawaban, Rudi mengelak jika peminjaman mobil dinas Panwas dimaksudkan untuk kampanye paslon nomor 1. Dia mengaku peminjaman mobil kepada salah satu simpatisan paslon nomor 1 bernama Anwar dilakukan oleh istrinya. Alasan peminjaman pun bukan dimaksudkan untuk kampanye, tetapi untuk mengantar anaknya bekerja. Dia tidak tahu kalau kemudian mobil itu dipakai untuk kampanye.  Namun dia mengakui kalau itu adalah kelalaiannya.

Rudi juga punya alasan kenapa dia sering tidak mengikuti rapat pleno, totalnya 8 kali. Menurutnya, dia memang tidak pernah diajak rapat pleno oleh dua rekannya meskipun setiap hari berada di kantor. Rangkaian perilaku Teradu ini dinilai oleh DKPP telah nyata-nyata melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Soal mobil yang dipakai kampanye, Teradu dinilai telah lalai menjaga fasilitas negara yang dipercayakan kepadanya. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.

Perilaku Teradu yang cenderung memaksakan pendapat serta mengambil langkah sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai pengawas pemilu juga telah menyebabkan prinsip kerja collective collegial sebagai salah satu landasan terwujudnya efesiensi dan efektivitas serta profesionalisme lembaga tidak terselenggara dengan baik. Di sini Teradu dinilai telah melanggar Pasal 7 huruf a dan Pasal 9 huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Selain memberhentikan Teradu, DKPP dalam putusan ini juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Panwas Bengkalis Mendra dan Jonkanedi. DKPP dalam waktu yang sama membacakan putusan dari daerah lain. Total ada 20 putusan yang dibacakan. 

Majelis sidang diketuai oleh Prof Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Saut Hamonangan Sirait, Dr Nur Hidayat Sardini, Dr Valina Singka Subekti, Prof Anna Erliyana, dan Ida Budhiati. Sidang diikuti secara video conference di Bawaslu Provinsi asal perkara.**(bam)