PEKANBARU -- Kabar adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah di Kota Pekanbaru akan menerapkan sistem Lima hari belajar dipertanyakan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru.

"Kita minta dasar Disdik membuat program lima hari belajar dan satu hari khusus ekstrakurikuler. Kami di Komisi III selama ini belum ada diberitahu tentang program tersebut. Kami sangat mempertanyakan hal ini. Hendaknya Disdik meminta pendapat di DPRD," ucap Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin SE kepada media ini, Rabu 6 Januari 2016.

Dikatakan Politisi Hanura ini juga, pihaknya mengkhawatirkan jika hal ini diberlakukan tanpa persiapan yang matang dan akan  membawa efek buruk bagi para pelajar. Dimana, biasanya selama enam hari yakni dari Senin hingga Sabtu merupakan hari belajar, dan di dalamnya juga ada mata pelajaran ekstrakurikuler, namun saat ini hanya lima hari belajar dan satu hari dikhususkan ekstrakurikuler saja.

"Kita takutkan anak-anak dan guru akan lebih banyak main-main. Karena kan kita tahu, kegiatan ekstrakurikuler ini kebanyakan di luar kelas dan cenderung menjadikan para anak-anak dan guru malas-malasan. Kalau dimanfaatkan untuk membahas satu materi kan lebih bermanfaat," ujarnya.

Namun demikian, Zainal bersama Komisi III akan melakukan komunikasi dengan mitra kerjanya yakni Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan program tersebut, karena ia selama ini hanya mendengar dari mulut ke mulut saja adanya program tersebut.

"Sampai sekarang, saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi alasan Disdik membuat program tersebut, mereka perlu kita panggil agar bisa menjelaskan apa alasannya. Masa kita tahu dari media, tanpa ada koordinasi dari dinas. Kan aneh saja, sebagai mitra seharusnya Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kita dalam suatu program," jelasnya.

Zainal juga mendengar program tersebut merupakan program yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, namun lagi-lagi hal ini hanya didengarnya dari orang lain bukan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka perlu juga langsung dipertanyakan kepada Kepala Dinas nantinya dalam rapat.

"Yang pastinya kita bukan tidak mendukung program tersebut, tetapi kita perlu tahu juga apa tujuan dan alasan Disdik membuat program tersebut. Sehingga nanti tidak terjadi gonjang ganjing di tengah masyarakat, karena kami ini wakil rakyat, ketika rakyat ada masalah nantinya dengan program ini tentu kami yang berada di barisan terdepan dalam menyelesaikannya. Apa-apa juga nanti kami di DPRD yang dianggap lalai," terangnya.**(dwi)