• H Surya Arfan

BAGANSIAPIAPI -- Pemerintah Rokan Hilir (Rohil) akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) diseluruh jajaran SKPD dalam dua tahap yakni 2015 dan 2016.SOP ini penting sekali dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan aturan yang diharuskan oleh Pemerintah pusat.

"Dan ini adalah kebutuhan bagi organisasi modren,sebab SOP ini merupakan tolak ukur dalam kita bekerja,karena SOP ini merupakan dasar atau pedoman seseorang bekerja dimasing-masing SKPD nya sesuai dengan tupoksi masing-masing pula,"kata Plt Sekda H Surya Arfan usai memimpin rapat bersama SKPD dilingkungan Pemkab Rohil bertempat di lantai 4 kantor Bupati Rohil Kamis, 8 Oktober 2015.

Saat itu plt Sekda turut didampingi Asisten bidang administrasi Hj.Dahniar, Kabag Hukum,dan Kabag ortal. Dalam rapat tersebut banyak silang pendapat dan aturan yang tumpang tindih di masing-masing SKPD. Namun hal itu plt Sekda berharap dengan adanya SOP ini kedepan diharapkan akan bisa berjalan sesuai aturan dan tidak ada aturan yang dilanggar, makanya ia minta dalam rapat itu seluruh SKPD hadir,ia tegaskan kelak tidak satupun ada alasan bahwa SKPD tidak tau.

Lebih jauh plt Sekda menguraikan dalam 3 bulan ini seluruh SKPD sudah bisa melaksanakan dengan penanggung jawab kepala SKPD masing-masing.Ia minta disusun tim yang solid untuk menjalankan SOP ini, sebab pada bulan pertama dengan draf yang jelas memakai SK Bupati,mak dibulan kedua akan dilakukan uji coba setelah tim terbentuk dalam menjalankan SOP ini.

"Mereka akan merasakan sendiri apakah SOP tersebut efektif atau tidak,maka hingga bulan Desember semuanya harus sudah klir,dan dikirimkan kepada Pemerintah Propinsi, Januari 2016 semuanya sudah harus mulai diterapkan,"harap Plt Sekda.

Dalam rapat tersebut banyak timbul pertanyaan dari masing-masing SKPD yang menanyakan kepada Plt Sekda yang saat itu memimpin rapat.Secara bersama mereka menjawab yakni selain Sekda juga pertanyaan dari SKPD yang berhubungan dengan pelayanan seperti Disdik,Diskes dijawab oleh asisten administrasi Hj Dahniar, sementara terkait Dinas kantor dijawab oleh Sekretaris Bappeda Joko Susila dan kabag Ortal, Hukum.**(zai)