Gaungriau.com -- Untuk menertibkan tenaga Honorer dilingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan sumber Daya Air (Ciptada) Riau, baik honorer APBN maupun honorer APBD, Dinas ini akan melakukan test ulang, ini juga untuk mendapatkan tenaga profesional dan berkualitas.
"Jumlah honorer APBN dan APBD kita itu cukup banyak, mencapai 284 orang saat ini, dengan rincian 164 honorer APBD dan 120 honorer APBN. Jumlah mereka itu separuh dari total keseluruhan jumlah pegawai kita di Dinas Ciptada," jelas Kepala Dinas Ciptada Riau Dr Ir H Dwi Agus Sumarno MM MSi, kepada gaungriau.com, Senin 28 September 2015.
Jumlah tersebut menurut Dwi cukup banyak, dan dinilai juga sebagai pemborosan anggaran, karena tidak semua mereka yang saat ini bekerja sebagai honor kegiatan, tenaga keamaann, celaning service (CS), operator komputer teknis menggambar, operator komputer penghitungan biaya, dan supir, serta pramusaji itu, tidak semuanya berkerja sebagai seorang yang profesional, karena itulah akan dilakukan test ulang.
"Mereka ini akan di test ulang, sesuai dengan bidang dilakukan pembayarannya, baik menggunkan anggaran dari APBD maupun APBN. Mereka diminta membuat lamaran ulang, sesuai dengan bidang yang diinginkan, akan dilakukan tes tertulis, tes menggunakan alat kerja, dan psikotes, kegiatan ini akan kita laksanakan pada November 2015 mendatang," jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau ini.
Menurut Dwi, tes yang dilakukan Dinas Ciptada itu juga berdasarkan pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terbagi dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Hasil test nya akan diumumkan November itu juga, mereka akan diuji oleh pihak independent. Mengenai berapa jumlah yang akan bekerja lagi, itu berdasarkan kebutuhan. Bagi yang dinyatakan lulus atau passinggrate, akan mendapatkan kontrak kerja dengan para satuan kerja bagi APBN, dan dengan Pejabat Penggunaan Anggaran bagi APBD," tegasnya.
Mantan Direktur IPDN Riau kampus Rokan Hilir ini menambahkan, meski lebih mengutamakan honorer sekarang untuk mengikuti test, namun, tidak tertutup kemungkinan pihaknya juga akan membuka peluang bagi pelamar umum, hal itu dilakukan bila masih dibutuhkan.
"Karena kita ingin mendapatkan tenaga profesional, ini untuk meningkatkan kinerja. Apabila semua stakholder dan semua penyelenggara negara profesional, memiliki integritas, religus, maka Indonesia akan menjadi jaya. Ini juga bagian dari dukungan Provinsi Riau dalam mengedepankan pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Dan tentunya untuk memperkecil biaya atau efisiensi anggaran," pungkasnya.**(mad)
