Riau Salah Satunya
Pemerintah Tetapkan Enam Provinsi Darurat Karhutla
Selasa, 23 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bulan September adalah periode puncak kemarau. Pada bulan September ini juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Periode hotspot terbanyak dari karhutla di Sumatera dan Kalimantan selama Agustus hingga Oktober dengan puncak September.
"Mengantisipasi bencana asap akibat karhutla, maka 6 provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, " ujar Sapto Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016.
Sapto menegaskan periode siaga darurat karhutla masing-masing provinsi adalah Riau (1/3/2016 – 30/11/2016), Jambi (27/7/2016 – 14/10/2016), Sumatera Selatan (7/3/2016 – 30/11/2016), Kalimantan Barat (1/6/2016 – 1/9/2016), Kalimantan Tengah (11/7/2016 – 8/10/2016), dan Kalimantan Selatan (15/8/2016 – 15/11/2016). "Gubernur Kalimantan Barat telah menyiapkan perpanjangan masa siaga darurat karhutla di Kalimantan Barat hingga November 2016, " katanya
Sapto menambahkan, adanya status siaga darurat tersebut maka adanya kemudahan akses bagi BNPB dan BPBD untuk menggerakkan potensi sumber daya yang ada. BNPB telah mengerahkan 8 helikopter water bombing, 2 pesawat water bombing dan 2 pesawat hujan buatan.
Di Riau ditempatkan 3 heli water bombing, 2 pesawat water bombing dan 1 pesawat Casa hujan buatan sejak. Total 21,7 juta liter air yang dijatuhkan heli dan pesawat water bombing untuk padamkan karhutla di Riau sejak 1/4/2016 hingga sekarang. Sedangkan untuk hujan buatan telah ditaburkan 40 ton garam (NaCl) ke dalam awan-awan potensial dari pesawat Casa.
Diungkapkan Sapto, hingga saat ini 2.937 hektar hutan dan lahan terbakar di Riau telah berhasil dipadamkan oleh tim satgas darat. Sebanyak 64 kejadian perkara dengan 79 orang tersangka ditangani oleh satgas penegakan hukum pada tahun 2016.
Sapto menjelaskan di Sumatera Selatan, BNPB menempatkan 2 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan. Di Kalimantan Tengah ditempatkan 2 pesawat heli water bombing, dan di Kalimantan Barat ditempatkan 1 heli water bombing. BNPB sedang mempersiapkan pengiriman 1 heli water bombing dan 1 pesawat hujan buatan untuk dioperasikan di Kalimantan Barat.
Ditambahkan Sapto, penetapan status siaga darurat oleh 6 provinsi ini lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2015, beberapa daerah mengalami keterlambatan penetapan status darurat karhutla sehingga penanganan menjadi tidak optimal. "Karena api karhutla sudah terlanjur besar dan meluas sehingga sulit dipadamkan, " ujarnya.**(bam)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DKPP Berhentikan Satu Anggota Panwaslu Bengkalis
JAKARTA -- Salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Riau, Rudi Iskandar Zulkarnain hari ini, Rabu 24 Februari 2016, dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian itu setelah DKPP membacakan putusan terkait perkaranya. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudi terhitung berat sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.…
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPD Nilai Pembahasan UU Tapera Terkesan Terburu-buru
JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman menilai Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan stakeholder dalam pembahasannya. Pasalnya, proses pembahasan UU ini terkesan terburu-buru. “Pembahasan UU ini belum melibatkan stakeholder baik itu masyakat atau daerah. Sehingga terkesannya…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Agama Membolehkan LGBT
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk menyadari penuh bahaya posisi LGBT di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak mengenal tentang hal-hal yang bisa membuka ruang atau kondisi penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti LGBT.…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Sikap KPK Dinilai Berlebihan Menolak Revisi UU
JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi menilai Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Habloel…
-
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Gede Pasek: Revisi UU KPK Untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi KPK
JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan. Asal saja tujuan revisi adalah menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakan hukumnya…
-
Kamis, 11 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Nono Sampono: Kegagalan Implementasi Otsus Papua Kerugian Rakyat Papua dan Negara
JAKARTA -- Dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa kurang optimal…
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
1700 Karyawan Terancam PKH, Pemerintah Minta CPI Rundingkan Secara Mufakat
JAKARTA -- Wakil Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat menyatakan pemerintah telah memanggil sejumlah perusahaan yang mengalami masalah akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepada sejumlah perusahaan tersebut pemerintah sejatinya tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar melakukan efisiensi.
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Komite I DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara
JAKARTA -- Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan. …
-
Kamis, 04 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman Tolak Pembubaran DPD RI
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menolak tegas wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana evaluasi keberadaan atau pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB (5-6 Februari) selain usulan Pilkada Gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan Lesbi Gay, Biseks dan Transeksual (LGBT). …
-
Rabu, 03 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Maruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA -- Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretasris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah jani sekjen MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR DPR dan DPD pada Rabu 3 Februari 2016. Prosesi pengucapan sumpah janji itu dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan…
-
Selasa, 02 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPP PD Segera Proses PAW Sayed Abubakar
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) akan segera memproses calon anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) pasca wafatnya anggota komisi III DPR Mukhniarti Basko pada Kamis 28 Januari 2016 lalu. DPP akan memproses pemilik suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum legislative 2014 lalu di…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR : Saya Belum Mikir Ketum Golkar
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengaku belum terpikirkan untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasdalub) mendatang. Kendati namanya disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai calon kuat, Akom demikian biasa disapa menyatakan akan lebih berkonstrasi sebagai Ketua DPR RI dan memperbaiki…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Wakil Rakyat Riau, Mukhniarti Basko Tutup Usia
JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI dari pemilihan Riau Mukhniarti “Eti” Basko (54) meninggal dunia pada Kamis 28 Januari 2016 sekira pukul 08.10 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) setelah menderita penyakit kanker Rahim (komplikasi dalam).
-
Kamis, 14 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR: BIN Kecolongan
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menilai Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan dengan adanya aksi bom dan penembakan yang terjadi di gedung Sarinah dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Lebih ironis lagi, Ketua BIN Sutiyoso tidak memberitahukan informasi apapun saat mengadakan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Minta Dilaksanakan PSU
MK Gelar Sidang Perdana Delapan Kabupaten di Riau
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati (PHP kada) serentak tahun 2015, Senin 11 Januari 2016. Terbagi menjadi tiga panel, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. …
-
Senin, 04 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Agun Gunanjar: Langkah Menkumham Sudah Tepat
JAKARTA — Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai Partai Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis dengan mengendapankan masa depan partai utamanya menghadapi tantangan semakin berat dan kompetitif diantara banyak parpol. Menurutnya selamatnya Partai Golkar…
-
Rabu, 09 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dukung Demokrasi Sehat, Menaker Hanif Berikan Hak Suaranya di Pilkada Depok
DEPOK -- Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri ternyata mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya menjalankan tugas negara untuk memberikan hak suaranya di Pemilukada Kota Depok. Dengan di dampingi istri tercintanya Ma'rifah Hanif Dhakiri, politisi PKB ini…
-
Selasa, 08 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Komisi IV DPR Soroti Pencemaran Laut di Serang
SERANG -- Komisi IV DPR meninjau tambak rakyat yang tercemar limbah industri pabrik, di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 8 Desember 2015. Pemerintah sudah harus memberikan perhatian serius karena dampak…
-
Selasa, 01 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Mulyadi : Dikelola Secara Gelap, Masalah Freeport Mencuat
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi menilai kasus PT Freeport Indonesia (FI) yang mencuat belakangan ini, membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia di Papua itu dilakukan dalam permainan gelap. Mestinya untuk mengelola SDA yang…
-
Selasa, 24 November 2015 - 00:00:00 WIB
Effendi Simbolon Raih Gelar Doktor HI dengan Yudisium Cumlaude
BANDUNG -- Anggota komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa 24 Nopember 2015. Politisi dari PDI Perjungan itu sukses meraih gelar doktor dengan hasil yudisium cumlaude dalam sidang senat…



