DPR : Lahan Tembakau Dikhawatirkan Menjadi Kenangan
Selasa, 26 Juli 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Pemerintah dinilai masih memandang remeh potensi pasar daun tembakau. Bahkan dalam RUU Pertembakauan, daun tembakau hanya dipandang sebatas masalah rokok semata. Hal itu terlihat dari terpuruknya tembakau Indonesia dan kalah oleh ekspor tembakau yang mencapai 75 persen untuk keperluan dalam negeri memproduksi rokok putih. Tembakau Indonesia yang dulu berjaya dengan rokok kretek, kini lambat laun mau mati.
"Nantinya, lahan tembakau di Indonesia hanya sebagai cerita saja, bahwa di Indonesia dulu ada lahan tembakau," kata Anggota DPR RI juga Panja RUU Pertembakauan Taufiqulhadi di gedung DPR Jakarta, Selasa 26 Juli 2016. Turut hadir pembicara lainnya Wisnu Broto (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dan pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy.
Legislator dari Fraksi Nasdem itu menambahkan agar petani tembakau dan hasil tembakau Indonesia bisa bertahan di negeri sendiri, maka perlu upaya pengurangai ekspor tembakau dari luar negeri dengan meningkatkan kualitas tembakau dari Indonesia. "Pengaturan itu harus ada UU-nya, sehingga jelas dalam tata laksananya," ujar Taufiqul.
Wisnu Broto menambahkan sebenarnya sekarang ini petani tembakau sudah mau tenggelam karena kalah oleh tembakau ekspor. "Kami sudah putus asa menghadapi persoalan karena sejak ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden BJ Habibie yang mengharuskan kandungan rokok yaitu nikotin dan tak ada pembatasan, sehingga mematikan petani tembakau yang tidak mungkin mengurangi nicotin dan tar yang diperuntukkan rokok putih," ujarnya.
"Kami dari awal sudah teriak, sungguhpun saat itu pasaran rokok putih masih menguasai 7 persen. Pemerintah membujuk kami tenang saja, persentase itu tidak akan naik. Tapi setelah bertahun-tahun, kini sudah mencapai pasaran 57 persen sehingga benar-benar memukul petani tembakau," katanya.
Sedangkan Ichsanuddin Noorsy menegaskan pemerintah dinilai masih memandang remeh potensi pasar daun tembakau. Bahkan dalam RUU Pertembakauan, daun tembakau hanya dipandang sebatas masalah rokok semata. "Daun tembakau yang dihasilkan oleh petani hanya diidentikan sebagai bahan baku utama industri rokok," katanya.
Selain bahan baku utama rokok, kata Ichsanuddin, daun tembakau bisa dijadikan salah satu komponen pembuatan uang kertas. “Daun tembakau itu bisa untuk membikin uang kertas. Tetapi Indonesia mengabaikan hal itu,” tambahnya
Hingga saat ini, lanjut mantan anggota DPR, bahan baku pembuatan uang kertas masih impor 100 pesen. “Karenanya pemerintah mencari strategi bagaimana konsistensi mengurangi impor. "Intinya bagaimana melakukan diversifikasi daun tembakau ini, menjadi produk lain," terangnya.**(bam)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 04 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman Tolak Pembubaran DPD RI
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menolak tegas wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana evaluasi keberadaan atau pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB (5-6 Februari) selain usulan Pilkada Gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan Lesbi Gay, Biseks dan Transeksual (LGBT). …
-
Rabu, 03 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Maruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA -- Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretasris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah jani sekjen MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR DPR dan DPD pada Rabu 3 Februari 2016. Prosesi pengucapan sumpah janji itu dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan…
-
Selasa, 02 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPP PD Segera Proses PAW Sayed Abubakar
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) akan segera memproses calon anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) pasca wafatnya anggota komisi III DPR Mukhniarti Basko pada Kamis 28 Januari 2016 lalu. DPP akan memproses pemilik suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum legislative 2014 lalu di…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR : Saya Belum Mikir Ketum Golkar
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengaku belum terpikirkan untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasdalub) mendatang. Kendati namanya disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai calon kuat, Akom demikian biasa disapa menyatakan akan lebih berkonstrasi sebagai Ketua DPR RI dan memperbaiki…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Wakil Rakyat Riau, Mukhniarti Basko Tutup Usia
JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI dari pemilihan Riau Mukhniarti “Eti” Basko (54) meninggal dunia pada Kamis 28 Januari 2016 sekira pukul 08.10 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) setelah menderita penyakit kanker Rahim (komplikasi dalam).
-
Kamis, 14 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR: BIN Kecolongan
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komaruddin menilai Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan dengan adanya aksi bom dan penembakan yang terjadi di gedung Sarinah dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari 2016. Lebih ironis lagi, Ketua BIN Sutiyoso tidak memberitahukan informasi apapun saat mengadakan…
-
Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Minta Dilaksanakan PSU
MK Gelar Sidang Perdana Delapan Kabupaten di Riau
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar siding perdana Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati (PHP kada) serentak tahun 2015, Senin 11 Januari 2016. Terbagi menjadi tiga panel, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa sebanyak 147 permohonan dari 132 daerah. …
-
Senin, 04 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Agun Gunanjar: Langkah Menkumham Sudah Tepat
JAKARTA — Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai Partai Golkar hanya akan selamat apabila dikelola secara demokratis dengan mengendapankan masa depan partai utamanya menghadapi tantangan semakin berat dan kompetitif diantara banyak parpol. Menurutnya selamatnya Partai Golkar…
-
Rabu, 09 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Dukung Demokrasi Sehat, Menaker Hanif Berikan Hak Suaranya di Pilkada Depok
DEPOK -- Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri ternyata mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya menjalankan tugas negara untuk memberikan hak suaranya di Pemilukada Kota Depok. Dengan di dampingi istri tercintanya Ma'rifah Hanif Dhakiri, politisi PKB ini…
-
Selasa, 08 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Komisi IV DPR Soroti Pencemaran Laut di Serang
SERANG -- Komisi IV DPR meninjau tambak rakyat yang tercemar limbah industri pabrik, di Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 8 Desember 2015. Pemerintah sudah harus memberikan perhatian serius karena dampak…
-
Selasa, 01 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Mulyadi : Dikelola Secara Gelap, Masalah Freeport Mencuat
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi menilai kasus PT Freeport Indonesia (FI) yang mencuat belakangan ini, membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia di Papua itu dilakukan dalam permainan gelap. Mestinya untuk mengelola SDA yang…
-
Selasa, 24 November 2015 - 00:00:00 WIB
Effendi Simbolon Raih Gelar Doktor HI dengan Yudisium Cumlaude
BANDUNG -- Anggota komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa 24 Nopember 2015. Politisi dari PDI Perjungan itu sukses meraih gelar doktor dengan hasil yudisium cumlaude dalam sidang senat…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Setya Novanto Titik Lontar Paling Ampuh
JAKARTA —- Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat mencuatnya kasus PT Freeport Indonesia tak terlepas dari nama Ketua DPR Setya Novanto. Padahal yang menjadi sasaran tembak sesungguhnya adalah pengusaha minyak M. Riza Chalid. Nama Setya Novanto hanya menjadi titik lontar, agar beritanya lebih menarik dan mendapat…
-
Jumat, 13 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sudirman Said Diminta Beberkan Politisi Catut Nama Jokowi
JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut …
-
Rabu, 11 November 2015 - 00:00:00 WIB
LIPI : Dana Desa Jangan Dipolitisasi
JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elit politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa. Pasalnya hingga saat ini masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementeri Depdagri dalam kewenangan pendistribusian dana desa. …
-
Selasa, 10 November 2015 - 00:00:00 WIB
RUU Minol, Tak Ada Penutupan Pabrik Miras
JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi meyakini RUU Minol tak akan ada penutupan pabrik minuman keras (miras) yang selama ini memproduksi minuman keras. RUU Minol hanya melarang dan mengendalikan peredaran miras agar tidak tidak beredar secara sembarangan.
-
Minggu, 08 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tak Berpotensi Tsunami
Maluku Utara Diguncang Gempa 5 SR
JAKARTA -- Gempa bumi berkekuatan 5,0 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB. Dikutip dari detik.com, Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu 8 Nopember 2015, gempa terjadi di 1.55 LU dan 126.60 BT dengan kedalaman…
-
Sabtu, 07 November 2015 - 00:00:00 WIB
100 Ribu Masker dibagikan
Aktivitas Gunung Barujari Masih Tinggi
LOMBOK -- Aktivitas vulkanik Gunung Barujadi, anak Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi Nuisa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi. Sebagaimana rilis yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggunlangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho,…
-
Selasa, 03 November 2015 - 00:00:00 WIB
DPD RI Janji Ungkap Keterlibatan 10 Perusahaan Terlibat Karhutla
JAKARTA -- Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini seperti yang disebut oleh Walhi. Kesepuluh perusahaan besar itu adalah Mas Group, Sampoerna, Raja Garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource,…
-
Senin, 02 November 2015 - 00:00:00 WIB
Parpol Diharapkan tak Mendompleng Dana Desa
JAKARTA -— Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR Wilgo Zainal sangat menyayangkan terjadinya adanya perjanjian setoran 10 persen dari gaji pendamping dana desa setiap bulan. Dia meminta jangan lagi ada parpol yang mendompleng dana desa yang merupakan…



