DPR : Lahan Tembakau Dikhawatirkan Menjadi Kenangan
Selasa, 26 Juli 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Pemerintah dinilai masih memandang remeh potensi pasar daun tembakau. Bahkan dalam RUU Pertembakauan, daun tembakau hanya dipandang sebatas masalah rokok semata. Hal itu terlihat dari terpuruknya tembakau Indonesia dan kalah oleh ekspor tembakau yang mencapai 75 persen untuk keperluan dalam negeri memproduksi rokok putih. Tembakau Indonesia yang dulu berjaya dengan rokok kretek, kini lambat laun mau mati.
"Nantinya, lahan tembakau di Indonesia hanya sebagai cerita saja, bahwa di Indonesia dulu ada lahan tembakau," kata Anggota DPR RI juga Panja RUU Pertembakauan Taufiqulhadi di gedung DPR Jakarta, Selasa 26 Juli 2016. Turut hadir pembicara lainnya Wisnu Broto (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dan pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy.
Legislator dari Fraksi Nasdem itu menambahkan agar petani tembakau dan hasil tembakau Indonesia bisa bertahan di negeri sendiri, maka perlu upaya pengurangai ekspor tembakau dari luar negeri dengan meningkatkan kualitas tembakau dari Indonesia. "Pengaturan itu harus ada UU-nya, sehingga jelas dalam tata laksananya," ujar Taufiqul.
Wisnu Broto menambahkan sebenarnya sekarang ini petani tembakau sudah mau tenggelam karena kalah oleh tembakau ekspor. "Kami sudah putus asa menghadapi persoalan karena sejak ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden BJ Habibie yang mengharuskan kandungan rokok yaitu nikotin dan tak ada pembatasan, sehingga mematikan petani tembakau yang tidak mungkin mengurangi nicotin dan tar yang diperuntukkan rokok putih," ujarnya.
"Kami dari awal sudah teriak, sungguhpun saat itu pasaran rokok putih masih menguasai 7 persen. Pemerintah membujuk kami tenang saja, persentase itu tidak akan naik. Tapi setelah bertahun-tahun, kini sudah mencapai pasaran 57 persen sehingga benar-benar memukul petani tembakau," katanya.
Sedangkan Ichsanuddin Noorsy menegaskan pemerintah dinilai masih memandang remeh potensi pasar daun tembakau. Bahkan dalam RUU Pertembakauan, daun tembakau hanya dipandang sebatas masalah rokok semata. "Daun tembakau yang dihasilkan oleh petani hanya diidentikan sebagai bahan baku utama industri rokok," katanya.
Selain bahan baku utama rokok, kata Ichsanuddin, daun tembakau bisa dijadikan salah satu komponen pembuatan uang kertas. “Daun tembakau itu bisa untuk membikin uang kertas. Tetapi Indonesia mengabaikan hal itu,” tambahnya
Hingga saat ini, lanjut mantan anggota DPR, bahan baku pembuatan uang kertas masih impor 100 pesen. “Karenanya pemerintah mencari strategi bagaimana konsistensi mengurangi impor. "Intinya bagaimana melakukan diversifikasi daun tembakau ini, menjadi produk lain," terangnya.**(bam)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
DPR: Kaji Ulang Izin Pembakaran Lahan
JAKARTA -- Pemerintah didesak mengkaji ulang izin pembakaran lahan perkebunan dan pembukaan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir bencana asap seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia beberapa bulan terakhir. Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan hal…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Kekuatan Melayu Diprediksi Menjadi Kekuatan Ketiga Dunia
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memprediksi kekuatan ekonomi Melayu mampu menjadi pendorong ekonomi dunia. Kebangkitan umat Islam akan dimulai dari etnis Melayu, terutama yang bermukim di wilayah Asia Tenggara akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. …
-
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Polres Karawang dan Bekasi Buru Penembak Brigadir Oca
Bandung - Oca Suhiarja mengalami luka tembak dari senjata api pencuri yang menyatroni rumahnya. Anggota Polres Karawang berpangkat Brigadir itu tersungkur bersimbah darah. Polres Karawang bersama Polres Bekasi bergerak memburu pelaku.
-
Kamis, 22 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Pengamat Tolak Hukum Kebiri
KPAI Menginginkan Predator Harus Dihukum Mati
JAKARTA -- Psikolog Forensik Reza Indragiri menolak keras hukuman ‘kebiri’ libido bagi pelaku kejahatan seksual anak-anak. Selain dinilai tak akan menghentikan kejahatan seksual itu sendiri, hukuman mengebiri justru akan melipatgandakan kejahatan seksual itu sendiri, karena suntikan secara kimiawi itu tidak bersifat permanen, tapi berlaku regular seperti halnya untuk…
-
Selasa, 13 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Lemah Diplomasi
Perlindungan Jemaah Haji Indonesia Rendah
JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menujukkan kelemahannya dalam berdiplomasi dengan negara Arab Saudi. Hal itu bisa terlihat dari pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang belum optimal. Sebagai negara yang berkontribusi besar…
-
Kamis, 08 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Setahun Jokowi-JK
Kepuasan Publik Mengalami Penurunan
JAKARTA -- Indo Barometer kembali mengumumkan hasil survei nasional tentang “Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK”. Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46.0 persen. Sedangkan yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan…
-
Senin, 05 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Sutjiptadi: Hanya Pertolongan Allah Mampu Hentikan Karhutla Riau
JAKARTA -— Mantan Kapolda Riau Sutjiptadi mengaku hingga kini terus mengamati perkembangan provinsi Riau, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sebulan lebih menyelimuti negeri Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, bencana Karhutla tak akan akan mungkin terselesaikan kecuali pertolongan Allah SWT melalui turunnya hujan lebat. “Melihat…
-
Senin, 28 September 2015 - 00:00:00 WIB
Martin : Mengkaji Sistem Tata Negara Tak Sederhana
Gaungriau.com -- Anggota Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Martin Hutabarat menegaskan mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah sesederhana yang dibayangkan semua pihak. Sejak awal menjadi Manggala BP 7 tahun 1980-an, Martin mengaku menemukan banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Martin mencontohkan dalam…
-
Minggu, 27 September 2015 - 00:00:00 WIB
Jusuf Kalla Janji Perbaiki Tata Kelola Lahan
Gaungriau.com -- Wakil Presiden H. Jusuf Kalla menyatakan pendapatnya terkait pembangunan dan persoalan lingkungan yang ada di Indonesia kepada masyarakat sipil yang hadir di New York untuk berpartisipasi dalam mengawal agenda pembangunan pasca 2015 (Sustainable Development Goals) di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sabtu 26 September 2015.…
-
Jumat, 25 September 2015 - 00:00:00 WIB
Gempa 4,6 SR Guncang Yogyakarta dan Sebagian Jawa Tengah
Gaungriau.com -- Gempa 4,6 SR telah mengguncang wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat di Barat Laut Gunung Kidul, Yogyakarta pada kedalaman 10 km pada Jumat 25 September 2015 pukul 20.28 Wib. Gempa tidak berpotensi tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan…
-
Selasa, 22 September 2015 - 00:00:00 WIB
Kualitas Udara Riau dan Jambi Makin Membaik
Gaungriau.com -- Operasi darurat asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menunjukkan hasil yang cukup membaik. Berdasarkan evaluasi dari Posko di Riau dan Jambi pada Senin 21 September 2015 pukul 20.00 Wib. Di Provinsi Riau nihil titik api. Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi…
-
Selasa, 22 September 2015 - 00:00:00 WIB
MPR: Korupsi Paling Tinggi, Pengadaan Barang dan Jasa
Gaungriau.com -- Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat semua lembaga tinggi negara harus memiliki target selaras untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel dan bertanggungjawab. Hal itu diperlukan agar lembaga tinggi negara tersebut bisa menghemat keuangan negara secara optimal dan menghasilkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.
-
Senin, 21 September 2015 - 00:00:00 WIB
Marsiaman Saragih Sesalkan DPRD Riau Paksakan Kunker ke Eropa
Gaungriau.com -- Anggota DPR dari pemilihan Riau Marsiaman Saragih menyayangkan langkah anggota DPRD Provinsi Riau yang tetap memaksakan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa mengindahkan kondisi di daerahnya. Kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya, sejatinya tidak harus dipaksakan untuk berangkat…
-
Senin, 21 September 2015 - 00:00:00 WIB
LE : Riau Bagaikan Api dalam Sekam
Gaungriau.com -- Anggota MPR RI RI Lukman Edy menilai provinsi Riau bagaikan api dalam sekam. Setiap saat provinsi di negeri Bumi Lanang Kuning itu bisa meledak apabila tak memperoleh perhatian serius dari pusat. Adanya gerakan massif dari sejumlah tokoh masyarakat Riau yang kembali menuntut perhatian pusat…
-
Sabtu, 19 September 2015 - 00:00:00 WIB
DPD RI Dukung Terbentuknya Provinsi Bolaang Mongndow Raya
Gaungriau.com -- Terkait dengan daerah Pemekaran/ daerah otonomi baru (DOB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung terbentuknya Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang saat ini masih berstatus sebagai Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad…
-
Kamis, 17 September 2015 - 00:00:00 WIB
Legislator Riau Dukung KY Awasi Hakim Sidang Karhutla
Gaungriau.com -- Anggota komisi hukum DPR dari pemilihan Riau Marsiaman Saragih mendukung langkah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang meminta Komisi Yudisial mengawasi serius hakim yang menyidangkan perusahaan pembakar hutan dan lahan. Marsiaman memita selain hakim yang terlibat dalam persidangan, penyidik dari kepollisian dan…
-
Rabu, 16 September 2015 - 00:00:00 WIB
13 Bandar Tak Operasi
Menpar Arief Yahya Aktifkan Tim Crisis Center
Gaungriau.com -- Menteri Pariwisata Arief Yahya akan mengaktifkan tim Crisis Center untuk menyikapi berbagai hal. Selain masalah erupsi gunung raung, juga adanya asap pekat di seluruh daratan Sumateran, Kalimantan hingga ke Batam mengakibatkan ditutupnya 13 bandara di Indonesia. Menurut Arief Yahya konektivitas dan aksesibilitas pariwisata itu terbesar…
-
Rabu, 16 September 2015 - 00:00:00 WIB
DPD Minta Evaluasi Sistem Token PLN
Gaungriau.com -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pulsa listrik alias token yang dijual PT PLN harus dievaluasi secara menyeluruh. Selain tidak transparan, tidak adil, juga menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat pengguna listrik. Akibatnya saat ini masyarakat susah untuk memasang listrik bersubsidi kapasitas 450 sampai 900 KWH karena oleh PLN agak…
-
Rabu, 16 September 2015 - 00:00:00 WIB
Legislator dan Senator Riau Diminta Peduli Asap
Gaungriau.com -— Selain meminta pemerintah bertindak konkret, kalangan senator dan legislator dari pemilihan Riau diminta ikut peduli dan memikirkan masalah kabut asap yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Riau. Keseriusan bisa dilakukan dengan menggalan sejumlah rekan legislator lainnya untuk membentuk “panitia angket asap” guna melakukan penyelidikan kebakaran lahan yang terus terjadi…
-
Selasa, 15 September 2015 - 00:00:00 WIB
Akan Longgarkan Penjualan Bir
Fahira akan Temui Tom Lembong
Gaungriau.com -— Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) merelaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, aturan baru ini nantinya akan memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk…



