BAGANSIAPIAPI -- Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Rokan Hilir menyoroti minimnya serapan Anggaran Belanja Daerah kabupaten Rokan Hilir. Imbas dari lemahnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Rohil sangat mempengaruhi optimalisasi kegiatan pembangunan didaerah.
Dalam sidang paripurna penyampaian pendapat fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD Rohil 2014 yang dibuka Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, dihadiri Bupati Rohil H Suyatno, Sekdakab Rohil H Surya Arfan, Wakil Ketua DPRD Rohil Jamiludin, Abdul Kosim dan Syarifuddin serta kepala dinas, badan dan kantor, di ruang Sidang Kantor DPRD Rohil, Selasa 1 September 2015.
Nasrudin mengatakan dewan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan selalu menyoroti penyerapan anggaran yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita bisa lihat, setiap tahunya anggaran belanja daerah terus meningkat, dan keterlambatan penyerapan ini bisa disebabkan kekhawatiran adanya konsekuensi hukum supaya penggunaan anggaran dilakukan sesuai mekanisme,” kata Nasrudin Hasan.
Dikatakan Nasrudin, sejumlah komoditi masyarakat seperti perkebunan sawit, karet seharusnya menjadi perhatian semua pihak agar tidak menggangu perkonomian masyarakat. "Hal ini tentunya memaksa kita legislatif dan Pemkab mencari solusi tepat,” ucapnya.
Dijelaskan Nasrudin Hasan, minimnya serapann Anggaran belanja tersebut telah digambarkan oleh seluruh fraksi DPRD yang disampaikan fraksi terhadap LPP APBD tahun 2014. Gambaran tersebut, lanjut Narsudin Hasan, mulai dari serapan anggaran belanja modal yang sangat minim (fraksi Golkar).
Kemudian meminta fokus pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI paling lambat 6 bulan tahun berikutnya (Fraksi PDIP). Ketepatan waktu penyampaian ranperda setiap tahunya dimana Pemerintah daerah juga harus membuat estimasi, analisa data yang valid terutama data potensi pajak, serta banyaknya bangunan yang belum difungsikan secara optimal (Fraksi Gerindra).
Sementara itu sambung Nasrudin meminta pemerintah supaya aturan pajak dan retribusi dilaksanakan penyesuaian sehingga produktif terkait penerimaan denda administrasinya. Kemudian jaringn listrik minim, infrastruktur yang rusak hingga 70 persen (Fraksi PKB).
Belum maksimalnya BUMD dalam penyampaian laporan keuangan dan meminta laporan tersebut dimasukan dalam ranperda (Fraksi Demokrat Plus). Meuwujudkan pemarataan pembangunan didaerah perlu disusun konsep perencanaan yang matang sekaligus pembinaan terhadap SKPD terkait (Fraksi PPP).
Tingginya belanja pegawai selama ini tidak dengan perfomance pegawai, sedangkan pencapaian kinerja pembagunan hampir mencukupi, namun realisasi anggaran berikutna harus disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan (Fraksi Gabungan Kebangsaan Nasionalis)
Kinerja SKPD yang hampir setiap tahun terjadi keterlambatan dan ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan minta SKPD laksanakan pelelangan diawal tahun (Fraksi Gabungan Nasional Pembangunan Indonesia).**(Adv/Us)
Dalam sidang paripurna penyampaian pendapat fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD Rohil 2014 yang dibuka Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, dihadiri Bupati Rohil H Suyatno, Sekdakab Rohil H Surya Arfan, Wakil Ketua DPRD Rohil Jamiludin, Abdul Kosim dan Syarifuddin serta kepala dinas, badan dan kantor, di ruang Sidang Kantor DPRD Rohil, Selasa 1 September 2015.
Nasrudin mengatakan dewan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan selalu menyoroti penyerapan anggaran yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kita bisa lihat, setiap tahunya anggaran belanja daerah terus meningkat, dan keterlambatan penyerapan ini bisa disebabkan kekhawatiran adanya konsekuensi hukum supaya penggunaan anggaran dilakukan sesuai mekanisme,” kata Nasrudin Hasan.
Dikatakan Nasrudin, sejumlah komoditi masyarakat seperti perkebunan sawit, karet seharusnya menjadi perhatian semua pihak agar tidak menggangu perkonomian masyarakat. "Hal ini tentunya memaksa kita legislatif dan Pemkab mencari solusi tepat,” ucapnya.
Dijelaskan Nasrudin Hasan, minimnya serapann Anggaran belanja tersebut telah digambarkan oleh seluruh fraksi DPRD yang disampaikan fraksi terhadap LPP APBD tahun 2014. Gambaran tersebut, lanjut Narsudin Hasan, mulai dari serapan anggaran belanja modal yang sangat minim (fraksi Golkar).
Kemudian meminta fokus pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI paling lambat 6 bulan tahun berikutnya (Fraksi PDIP). Ketepatan waktu penyampaian ranperda setiap tahunya dimana Pemerintah daerah juga harus membuat estimasi, analisa data yang valid terutama data potensi pajak, serta banyaknya bangunan yang belum difungsikan secara optimal (Fraksi Gerindra).
Sementara itu sambung Nasrudin meminta pemerintah supaya aturan pajak dan retribusi dilaksanakan penyesuaian sehingga produktif terkait penerimaan denda administrasinya. Kemudian jaringn listrik minim, infrastruktur yang rusak hingga 70 persen (Fraksi PKB).
Belum maksimalnya BUMD dalam penyampaian laporan keuangan dan meminta laporan tersebut dimasukan dalam ranperda (Fraksi Demokrat Plus). Meuwujudkan pemarataan pembangunan didaerah perlu disusun konsep perencanaan yang matang sekaligus pembinaan terhadap SKPD terkait (Fraksi PPP).
Tingginya belanja pegawai selama ini tidak dengan perfomance pegawai, sedangkan pencapaian kinerja pembagunan hampir mencukupi, namun realisasi anggaran berikutna harus disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan (Fraksi Gabungan Kebangsaan Nasionalis)
Kinerja SKPD yang hampir setiap tahun terjadi keterlambatan dan ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan minta SKPD laksanakan pelelangan diawal tahun (Fraksi Gabungan Nasional Pembangunan Indonesia).**(Adv/Us)
