Pentingnya Investasi di Bidang Properti
Minggu, 02 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Salah satu penasihat bisnis Robert T Kiyosaki, Dr. Dolf de Ross, mengatakan pentingnya berinvestasi di properti secepat mungkin. Perbedaan waktu membeli akan berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh arus kas positif yang lebih besar.
Demikian dikatakan Dr. Dolf de Ross dalam seminar akbar Rich Dad Advisors at Real Estate Summit 2016 di Grand Ballroom Hotel Four Seasons Gatot Subroto, Jakarta, Ahad 2 Oktober 2016.
Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini memberikan edukasi kepada berbagai kalangan mulai dari investor, mahasiswa, dan pelaku bisnis. Selain bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai investasi Real Estate.
Sementara John Burley, Manajer Properti Mt Helix, menyampaikan pentingnya menjadikan investasi properti sebagai bisnis, untuk menggandakan arus kas positif dengan cepat.
John mengatakan dalam era teknologi informasi seperti sekarang yang memungkinkan segala informasi dapat diperoleh dimana saja, kultur investasi telah berubah dari multi-pasar menjadi satu pasar saja. Pasar financial bertransaksi 24 jam setiap hari, investor-investor real estate turut mengglobal dan telah belajar untuk melihat pentingnya “returns on investment” daripada “the house next door.”
Untuk menjadi bagian dari pasar investasi real estate tingkat dunia, seorang investor harus memiliki pengetahuan yang tepat, menyadari berbagai jenis metode investasi yang tersedia dan tau bagaimana menggunakannya. Pengetahuan dan pendidikan adalah kunci meraih kesuksesan, dan pengetahuan dalam bidang keuangan dan investasi adalah kunci untuk membangun kekayaan.
"Artinya, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki dan semakin up to date seorang investor terhadap metode investasi yang tersedia di dunia ini, akan semakin mampu investor tersebut membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan, " lanjut John.**(bam)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Pemerintah Brasil Diminta Buka Kran Ekspor Daging ke Indonesia
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintahan Brasil untuk membuka kran ekspor daging sapi ke Indonesia. Selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan dagingnya melalui Australia, sementara sapi-sapi tersebut juga diimpor oleh Australia dari Brasil. “Saya berharap Brasil bisa ekspor daging langsung ke…
-
Selasa, 29 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman : Peranan Ormas Islam Besar Menjaga Kerukunan Beragama
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman dan Muhammad Iqbal Parewangi (Senator Sulawesi Selatan) menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah (WI) Ketua Umum DPP WI Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Ketua Umum DPP WI Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Lc MHi, dan Ketua Steering Committe (SC)…
-
Rabu, 23 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Revisi UU Pilkada Jangan Karena Fenomena Ahok
JAKARTA -- Anggota DPD RI dari provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz Kafia meminta partai politik untuk tidak mempersulit peluang calon independen atau perorangan dalam Pilkada. Membuka kesempatan calon perorangan maka akan muncul kader-kader terbaik bangsa untuk memimpin bangsa dengan visi dan misi untuk memajukan kesejahteraan daerah. …
-
Minggu, 20 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Parmusi: Islah PPP Harga Mati
JAKARTA -- Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam mendesak kepengurusan PPP Muktamar VII Bandung segera menyusun dan mengumumkan kepanitiaan serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah seutuhnya para kader. Muktamar VIII juga bisa dijadikan momentum deklarasi islah kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung secep[atnya, agar…
-
Selasa, 15 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Mulai Menjadi Fosil, Pertimbangan UUD 1945 Kembali Diamandemen
JAKARTA -- Badan Pengkajian MPR RI terus mematangkan rencana amandemen UUD 1945. Terdapat 15 topik yang dikaji untuk rencana amandemen kelima konstitusi tersebut. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Soemandjaja mengatakan ada aspek konstitutum atau aspek kekinian sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga UUD45 perlu diamandemen…
-
Selasa, 15 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Revisi UU KUHP Akomodir Hukum Adat
JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan revisi UU KUHP akan mengakomodir living law atau hukum adat, mengingat hukum adat masih berjalan di 32 provinsi Indonesia. Nasir menyatakan KUHP hasil revisi itu nantinya akan mampu mengayomi semua kepentingan masyarakat dalam berhadapan dengan hukum.
-
Senin, 14 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
"Perbaiki Dulu Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan, Baru Bicara Kenaikan Iuran"
JAKARTA -- Jika dicermati sejak mulai beroperasi 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan selalu jadi sasaran keluhan para pesertanya akibat fasilitas, infrastruktur dan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) yang memang harus diakui belum sempurna di negeri ini. Oleh karena itu pemerintah diminta benahi terlebih dahulu semua faskes yang ada…
-
Senin, 14 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
Akom Diminta Klarifikasi
JAKARTA -- Sekretaris Paguyuban DPD Golkar Propinsi se-Indonesia, Ridwan Bae mendesak Ketua DPR merangkap Waketum Golkar versi Munas Bali, Ade Komaruddin mengklarifikasi surat pernyataannya yang menyebut tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar jika terpilih menjadi Ketua DPR yang kini beredar di masyarakat. Harus dijelaskan, apakah itu…
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DKPP Berhentikan Satu Anggota Panwaslu Bengkalis
JAKARTA -- Salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Riau, Rudi Iskandar Zulkarnain hari ini, Rabu 24 Februari 2016, dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Kepastian itu setelah DKPP membacakan putusan terkait perkaranya. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudi terhitung berat sehingga DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.…
-
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPD Nilai Pembahasan UU Tapera Terkesan Terburu-buru
JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman menilai Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan stakeholder dalam pembahasannya. Pasalnya, proses pembahasan UU ini terkesan terburu-buru. “Pembahasan UU ini belum melibatkan stakeholder baik itu masyakat atau daerah. Sehingga terkesannya…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Agama Membolehkan LGBT
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk menyadari penuh bahaya posisi LGBT di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia tidak mengenal tentang hal-hal yang bisa membuka ruang atau kondisi penyimpangan-penyimpangan seksual, seperti LGBT.…
-
Jumat, 19 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Sikap KPK Dinilai Berlebihan Menolak Revisi UU
JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi menilai Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Habloel…
-
Selasa, 16 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Gede Pasek: Revisi UU KPK Untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi KPK
JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan. Asal saja tujuan revisi adalah menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakan hukumnya…
-
Kamis, 11 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Nono Sampono: Kegagalan Implementasi Otsus Papua Kerugian Rakyat Papua dan Negara
JAKARTA -- Dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggota Komite I DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa kurang optimal…
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
1700 Karyawan Terancam PKH, Pemerintah Minta CPI Rundingkan Secara Mufakat
JAKARTA -- Wakil Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat menyatakan pemerintah telah memanggil sejumlah perusahaan yang mengalami masalah akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kepada sejumlah perusahaan tersebut pemerintah sejatinya tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar melakukan efisiensi.
-
Rabu, 10 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Komite I DPD RI Usulkan Revisi UU Wilayah Negara
JAKARTA -- Komite I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan. …
-
Kamis, 04 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Irman Gusman Tolak Pembubaran DPD RI
JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menolak tegas wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana evaluasi keberadaan atau pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB (5-6 Februari) selain usulan Pilkada Gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan Lesbi Gay, Biseks dan Transeksual (LGBT). …
-
Rabu, 03 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
Maruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA -- Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretasris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah jani sekjen MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, kompleks MPR DPR dan DPD pada Rabu 3 Februari 2016. Prosesi pengucapan sumpah janji itu dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan…
-
Selasa, 02 Februari 2016 - 00:00:00 WIB
DPP PD Segera Proses PAW Sayed Abubakar
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) akan segera memproses calon anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) pasca wafatnya anggota komisi III DPR Mukhniarti Basko pada Kamis 28 Januari 2016 lalu. DPP akan memproses pemilik suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum legislative 2014 lalu di…
-
Kamis, 28 Januari 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua DPR : Saya Belum Mikir Ketum Golkar
JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengaku belum terpikirkan untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasdalub) mendatang. Kendati namanya disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai calon kuat, Akom demikian biasa disapa menyatakan akan lebih berkonstrasi sebagai Ketua DPR RI dan memperbaiki…



