TEMBILAHAN -- Terungkap banyaknya Kepala Desa terancam akan dibawa keranah hukum terkait penggunaan anggaran dana desa tentu menjadi sebuah cacat pada program unggulan Bupati Inhil, HM Wardan guna menggenjot pelaksanaan pembangunan hingga ke desa-desa tersebut.
Padahal, pada pelantikan Kepala Desa dulu dan pada beberapa kesempatan, Bupati Wardan sudah sering mengingatkan Kepala Desa untuk hati-hati dan menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebab dengan dana yang di berikan tersebut jika tidak di jaga dengan amanah tidak menutup kemungkinan akan ramai Kepala Desa yang akan berurusan dengan hukum.
Oleh karena itu para Kepala Desa hendaknya belajar membuat laporan yang baik dan benar mengenai masalah keuangan dengan laporan keuangan yang baik maka tidak akan menimbulkan permasalah yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Program desa maju Inhil Jaya memberikan dana untuk di kelola membangun berbagai infrasturktur jika Kepala desa tidak dapat menjaganya dengan amanah dengan terpaksa harus berurusan pada hukum," kata bupati beberapa waktu lalu.
Selain Kepala Desa harus bisa membuat laporan keuangan yang baik Mantan Kepala Dinas Provinsi Riau ini juga menginginkan agar dalam pengelolaan keuanga di desa itu menggunakaan sistem keterbukaan yakni dengan managemen "Mesjid".
"Jangan sampai itu terjadi dengan progran yang telah saya canangkan kemudian ramai Kepala Desa yang berurusan dengan masalah hukum," ujar bupati menambahkan.
Dana yang seyogyanya di gunakan untuk membangun desa kata bupati harus benar-benar di gunakan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat secara luas dapat merasakan dampak pembangunan dan kemajuan dari program yang menjadi andalan orang nomor satu di negeri seribu parit itu.
"Kepala desa harus dapat mengelolanya dengan baik, dalam program itu terdapat beberapa indikator yang menitik berat pada pembangunan itu harus menjadi perhatian, berhati-hati dalam menggunakan anggaran," pesannya.
Program desa maju Inhil Jaya membagi desa menjadi 4 typelogi yaitu desa swadaya, swakarya, swasembada dan desa maju. Masing-masing tingkatakan desa di alokasikan dana yang bebeda sesuai dengan tingkatakannya.
Hal ini di lakukan untuk mendorong dan memotivasi desa yang termasuk dalam katagori paling rendah supaya dapat meningkat menjadi katagori yang lebih tinggi agar mendapat dana lebih besar.**(Adv/pemkab/Suf)
