• Perwedissuito

BAGANSIAPIAPI -- Anggota Pansus LPP APBD 2014, Perwedissuito meminta pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir, melakukan evaluasi secara komprehensif. Pasalnya setiap tahun serapan belanja modal kecil. Serta pemerintah dituntut untuk memberikan penilaian khusus terhadap pejabat penting.

Anggota DPRD dari fraksi PPP itu juga mempertanyakan terkait tenaga ahli di sejumlah SKPD seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan SKPD lain yang  belanja modal tidak bisa dihabiskan.

“Apakah tidak ada tenaga ahli di sejumlah SKPD yang memiliki belanja modal besar sehingga belanja modal tidak bisa dihabiskan,” tanya Perwedissuito dalam rapat LPP APBD.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat memalukan, ia meminta perlu diinjau ulang dan melakukan evaluasi. “Perlu ditinjau ulang, berikan penilaian khusus terhadap pejabat dan evaluasi secara komprehensif,” ujar Perwedissuito meminta.

Lanjut Perwedissuito, di Dinas Bina Marga dan Pengairan, dana yang diberikan kepada SKPD tersebut jumlahnya sangat besar. “Nah terkait serapan belanja modal itu apakah memang tidak mampu atau ada niat tidak baik,” ketusnya dihadapan peserta rapat.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua TAPD H Surya Arfan mengatakan, untuk melakukan evaluasi SKPD (khususnya pejabat eselon II), harus melewati assessment berdasarkan Undang-undang Nomor 5  tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk melakukan evaluasi tersebut saat ini belum bisa dilakukan,” jawab Surya.

Terkait kecilnya serapan belanja modal, Surya mengakui bawha sumber daya manusia (SDM) SKPD masih kurang, terutama untuk tenaga teknis. Hal tersebut juga termasuk pada SKPD lain salah satunya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan. “SDM nya masih kurang namun kami membantah tentang dugaan adanya niat tidak baik itu tidak ada,” ungkapnya.**(Adv/Us)