Pekanbaru (gaungriau.com) - Sebanyak 493 Kepala Daerah yakni 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia, meraih penghargaan karena telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan UHC Awards 2024 itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti serta Presiden ISSA, Mohammed Azman.

Melalui siaran langsung yang diputar di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru, Kamis (8/8), penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards 2024, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN.

“Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.

Tidak hanya Kepala daerah, bahkan
Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengapresiasi seluruh kepala daerah, karena capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini selain menyangkut jumlah peserta, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ghufron.

Sejak awal pelaksanaan program JKN, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan penerimaan iuran dan pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, atau menjadi Rp151,7 triliun. "Dan tahun 2023 dan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen,” katanya.

Pada 2023, BPJS Kesehatan menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar tanpa modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.
“Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” kata Ghufron.

Menurut Ghubron, program satu dekade ini sebagai bukti program JKN KIS untuk negeri sebagai wujud nyata Komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Dari puluhan provinsi yang menerima penghargaan tersebut, Provinsi Riau juga turut mendapatkan penghargaan serupa atas keberhasilannya mencapai target cakupan kepesertaan JKN-KIS di angka lebih dari 95 persen. penghargaan UHC 2024 untuk Provinsi Riau tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra MM yang mewakili Pj Gubernur Riau.

Khusus wilayah kerja Cabang Pratama Pekanbaru juga menunjukkan kinerja membaik. Seperti diungkapkan Gunardi Candra Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru bahwa kepesertaan JKN-KIS sudah mencapai 98 persen.

"Pencapaian UHC ini sungguh luar biasa dialami Indonesia. Jika dibandingkan negara lain atau negara-negara maju lain, seperti Korea Selatan baru UHC 11 tahun. Jerman baru bisa UHC 123 Tahun. Sementara Indonesia hanya dalam kurun waktu 1 dekade sejak 1 Januari 2014," katanya. (rls)