PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen membenahi seluruh aset kota Pekanbaru. Komitmen itu ditunjukkan dengan melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.
Hal itu terungkap dari kunjungan yang dilakukan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau Harry Purwaka, saat itu Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, yang langsung menerimanya, di ruang rapat kantor Walikota, Selasa 2 Februari 2016.
Tujuan pertemuan yang dilakukan untuk mendengarkan arahan dari BPK guna pembenahan aset dan keuangan yang akan masuk ke dalam audit penggunaan anggaran tahun 2015.
Pertemuan yang dipimpin langsung Walikota itu, diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemko Pekanbaru. Walikota meminta kepada seluruh SKPD agar menyajikan data lengkap dan akurat, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak BPK.
"Kami tadi menerima tamu dari tim auditor, saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk mensupport kerja BPK yang akan mengaudit terkait administrasi, aset dan keuangan 2015 secara keseluruhan. Dengan begitu kami berharap agar pekerjaan yang dilakukan pihak BPK bisa berjalan dengan baik," kata orang nomor satu di Pekanbaru, saat dikonfirmasi usai pertemuan.
Selama empat tahun ini kata Walikota, penataan dan pencatatan aset di Pemko Pekanbaru masih dinilai amburadul, untuk itulah dirinya berharap kepada seluruh SKPD memperbaikinya. Audit yang dilakukan BPK Riau memang sudah menjadi agenda tahunan yang dilakukan di pemerintahan.
Disinggung mengenai masih adanya masalah aset terkait mobil dinas yang belum tentas, Walikota menegaskan, akan menuntaskan permasalahan aset yang dimaksud. Akan ditarik sesuai aturan berlaku, namun sebelum tindakan itu dilakukan dia meminta kesadaran dari pejabat yang masih menguasai aset mobil dinas yang masih dikuasai.
"Mana yang belum diselesaikan harus diselesaikan, makanya tadi saya perintahkan kepada seluruh kepala SKPD, untuk masalah mobil dinas kita akan tarik sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang jelas saya minta kesadaran kepada seluruh pengguna mobil dinas yang masih belum mengembalikan, sebelum adanya tindakan berupa penarikan dari instansi terkait. Saya juga menginginkan kinerja dari seluruh SKPD lebih ditingkatkan dari tahun- tahun sebelumnya," tegas Walikota.
Sebelum tim auditor BPK memulai pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari, dalam waktu dekat tim auditor akan memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Meski pemeriksaan yang akan dilakukan tim auditor BPK menyeluruh, namun Walikota cukup mengkhawatirkan persolan inventarisasi aset akan menghambat Pemko Pekanbaru untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebelumnya, Sekda Pekanbaru M Noer mengatakan, masalah pengelolaan aset akan menjadi masalah yang diprioritaskan, terlebih saat ini dia juga dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.**(adv/humas)
