PEKANBARU -- Puluhan Forum LSM Riau Bersatu berdemo dikantor DPRD Riau untuk menuntut DPRD segera melakukan paripurna pelantikkan Arsyadjuliandi Rachman menjadi Gubernur Riau (Gubri) definitif. Pasalnya jabatan Plt, tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Ketua Umum Forum LSM Riau Bersatu, Ir Robert Hendriko menilai, DPRD selama ini sangat lemah dalam menjalankan fungsinya. Selain itu DPRD juga telah ikut memberikan andil terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut korupsi, penyelewengan, suap, penyalahgunaan jabatan dan wewenang lainnya.
Seharusnya dewan bekerja sebagai perpanjanhan tangan rakyat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Yaitu mengawasi kinerja eksekutif bukan malah ikut andil dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.
"Sehingga telah mengakibatkan Suripto, Zaleh Djasit, Rusli Zainal hingga Annas Maamun terhukum tersangkut kasus korupsi. Akibatnya telah runtuhnya kewibawaan pemerintah Riau. Krisis kepercayaan dan antipati masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Riau sudah berkurang," kata Robert dalam orasinya, Kamis 12 Nopember 2015.
Dengan banyak persoalan ini, Forum LSM Riau Bersatu menyampaikan sikap. Diantaranya DPRD harus mengedepankan kepentingan Riau diatas kepentingan pribadi maupun kelompok. Berikan keleluasaan kepada arsyadjuliandi rachman untuk menetukan pilihan pendamping yang sejalan dengan visi misi beliau tanpa ada tekanan dan intervensi politik setelah menjadi definitif.
Menciptakan iklim politik yang kondusif terhadap kepemimpinanya dari berbagai isu-isu. Baik berbau sara maupun kedaerahan. Serta mendukung program-program pembangunan yang beliau laksanakan.
Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Baik dibidang pembahasan peraturan daerah maupun persoalan persoalan lain yang dibutuhkan masyarakat.
