Gaungriau.com -- Sebuah surat palsu yang menyebutkan dirinya dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis telah menyebar di antara para kepala sekolah dan kepala Taman Kanak-Kanak (TK). Djamaluddin, Kepala BKPP Bengkalis, menyatakan bahwa para pemimpin di kawasan pendidikan sebaiknya tidak mudah terpengaruh.
Surat yang menggunakan kop resmi BKPP dan tercetak dengan nomor B. 400. 1. 2/27/BKPP/III/2026 yang ditanggal 2 Maret 2026 mengandung informasi serta permintaan untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan mutasi dan pengaturan pegawai di area sekolah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Di dalam surat itu, para kepala sekolah dan TK diminta untuk segera berkomunikasi langsung dengan Kepala BKPP melalui nomor telepon 0813-1667-477.
“Kami telah menerima laporan bahwa sejumlah kepala sekolah dan TK menerima surat yang meminta data mutasi. Setelah kami periksa, kami memastikan bahwa surat tersebut adalah palsu,” jelas Djamaluddin pada Selasa 3 Maret 2026.
Tak ingin polemik melebar, Djamal langsung memerintahkan jajaran melakukan penelusuran. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan mencolok.
Mulai dari kop surat yang tidak sesuai standar resmi BKPP, alamat yang tidak tepat, indeks nomor surat yang tidak sesuai tata naskah dinas, hingga QR-code tanda tangan elektronik yang tidak bisa diverifikasi.
“QR-code tidak bisa dideteksi dan format surat juga tidak sesuai. Ini jelas bukan surat resmi dari BKPP,” ujarnya.
Ia menduga kuat surat tersebut merupakan modus penipuan yang memanfaatkan isu mutasi ASN untuk mengelabui kepala sekolah.
Untuk itu, Djamal mengimbau seluruh kepala sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMP di Kabupaten Bengkalis, agar segera melapor ke BKPP atau Dinas Pendidikan apabila menerima surat serupa.
“Jangan pernah menghubungi nomor yang tertera dalam surat tersebut sebelum memastikan keabsahannya. Pastikan dulu ke BKPP atau Dinas Pendidikan,” tegasnya.
BKPP menegaskan bahwa setiap proses mutasi dan penataan ASN dilakukan melalui mekanisme resmi dan saluran administrasi yang sah, bukan melalui komunikasi pribadi tanpa verifikasi.
Pihaknya berharap para kepala satuan pendidikan lebih waspada agar tidak menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab. (put)
.jpg)
