• Yorrys Raweyai

JAKARTA -- Ketua DPP Bidang politik hukum dan keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai disarankan agar segera dipecat dari kepengurusan partai menyusul terjadinya pelanggaran insubordinasi (tindakan melawan atasan)  yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut. 

Pernyataan Yorrys yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto hampir dipastikan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Tak ayal, pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi dari sejumlah internal Partai Golkar karena dianggap tidak mewakili partai dan hanya pernyataan pribadi.

Ewrin Ricardo berpendapat partai perlu memberikan respon tegas atas sikap Yorrys karena telah melakukan pembangkangan terhadap prinsip dasar dalam kepartaian. Yorrys telah melakukan pembangkangan terhadap poin loyalitas dalam AD/ART partai.

“Yorrys telah melakukan insubordinasi dan melakukan pelanggaran prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Terpuji) dan mbalelo. Kami minta DPP segera memanggil Yorrys dan dijatuhkan sanksi, bila perlu dipecat dari partai, “ ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI ((Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Erwin Ricardo Silalahi kepada pers di Jakarta, Rabu 26 April 2017.

Didampingi oleh oleh Kabid Pemenangan Pemilu wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat Azis Samual, Erwin mengatakan sesuai mekanisme  AD/ART partai Golkar,  sudah diatur siapa saja yang boleh menyampaikan kebijakan partai ke publik. 

“Apa yang disampaikan Yorrys tidak pernah dibicarakan di partai. Jadi Yorrys harus dipanggil dan mempertanggjawabkan di rapat pleno dan rapat harian DPP Golkar. Di forum itulah  klarifikasi kelembagaan partai harus dilakukan karena telah melakukan pelanggaran berat, “ katanya Wakil Bendahara DPP Partai Golkar itu.

Erwin yang juga anggota dewan penasehat DPP AMPI itu membantah apabila Yorrys mengaku telah melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) partai.  “Itu bohong, belum ada komunikasi atau kordinasi, “ katanya.