Indonesia Hadapi Tantangan Tidak Mengesampingkan Perempuan
Kamis, 20 April 2017 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini Indonesia sudah menapaki fase demokratis. Tetapi jika dibandingan dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, Indonesia masih menghadapi tantangan dan dilema untuk tidak mengesampingkan perempuan.
“Dalam representasi perempuan, salah satu penerapannya adalah melalui Pemilu. Dari hasil dari pemilu tersebut adalah pemimpin yang berkualitas dan memberikan kesempatan representasi berbagai komponsen berbasis gender, “ ujar Hetifah dalam dialektika demokrasi ‘Kartini Bicara Pemilu’ bersama Direktur Perludem Titi Anggraeni, dan Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 20 April 2017.
Hetifah menembahkan hari Kartini adalah momentum untuk refleksi bagi perempuan. Namun dia menyimpulkan hari Kartini adalah waktu untuk meningkatkan partisipasi perempuan lebih dalam dan bermakna. Menurut Hetifah, belum banyak peluang-peluang baru yang terbuka. Bahkan sebaliknya banyak yang frustasi. “Banyak perempuan gelisah dengan situasi politik saat ini, terbatas sekali untuk menyampaikan gagasan dan turut serta mengatasi masalah, “ katanya.
Lebih jauh kata anggota komisi II DPR itu, peran politisi perempuan di Indonesia saat ini masih jalan di tempat. Padahal, negara demokrasi tanpa keterlibatan perempuan itu justru tidak demokratis. “Tapi, karena masih dalam transisi demokrasi dalam 15 tahun terakhir ini, sehingga banyak tantangan yang dihadapi dalam masalah representasi perempuan tersebut, “ katanya.
Di DPR RI baru 18 persen keterwakilan perempuan dan 12 persen di DPRD, maka tanpa perubahan kebijakan, sulit persamaan bisa terwujud. Demikian pula kata Hetifah, kalau berbicara kuota 30 persen, perempuan di daftar caleg DPR juga tergantung peraturan yang lainnya.
“Kalau parpol sendiri tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan aturan itu, ya sulit. Yang penting perempuan yang ada di DPR dan DPRD, harus menjadi ‘rule model, menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Kamis, 10 November 2016 - 00:00:00 WIB
Golkar Siap Berkontribusi Memajukan DPD RI
JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Setya Novanto menyatakan akan mempertimbangkan membawa wacana penguatan DPD RI ke Ketua DPR, fraksi Golkar, dan fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan adanya kemajuan dari DPD RI. DPD RI dianggap sebagai salah satu lembaga yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi rakyat.
-
Kamis, 03 November 2016 - 00:00:00 WIB
Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Perlu Dikritisi DPR
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan DPR akan mengkaji lebih jauh lagi tentang sistem proporsional terbuka terbatas dalam RUU penyelenggaraan Pemilu. Alasannya mekanisme penentuan caleg terpilih tersebut hanya didasarkan pada gambar partai dan nomor urut partai, bukan didasarkan pada nama caleg dan…
-
Minggu, 30 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua MPR RI : Jangan Wariskan Pencemaran Bumi kepada Generasi Penerus
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkfili Hasan mengingatkan bahwa ancama terhadap kelestarian bumi secara umum sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi yang berlebihan berdampak pada pemanasan global dan bisa menyebabkan berbagai bencana. "Karena itu saya mengajak kita semua…
-
Selasa, 18 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
TNI Masih Dibutuhkan Menumpas Terorisme
JAKARTA -- Anggota DPR RI Akbar Faisal menilai TNI sangat dibutuhkan dalam pemberantasan terorisme ini, karena TNI memiliki kemampuan dan alat pertahanan lebih canggih dibanding kepolisian, baik di wilayah laut, darat, dan udara, dan di dalam maupun di luar negeri. …
-
Rabu, 12 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
Kemenag Didesak Bentuk BPIH
JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI didesak segera melaksanakan amanat UU No.34 tahun 2014 untuk membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), yang fokus menyelenggarakan ibadah haji. Adanya BPIH diharapkan penyelenggaraan ibadah haji akan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.
-
Senin, 10 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
LE : Pilkada Damai Harga Mati
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (LE) mengatakan konflik di Pilkada diyakini selain konsoliasi demokrasi terhambat, juga akan mengganggu ekonomi dan terhambatnya investasi. Â Karenanya, LE meminta agar seluruh parpol, masyarakat yang terlibat dalam tim…
-
Selasa, 04 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
DPR Optimistis RUU ITE Disahkan Akhir Oktober
JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI FPPP H. Syaifullah Tamliha optimis RUU Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) akan memperoleh pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2016. Optimisme tersebut disebabkan saat ini tak ada perbedaan mendasar antara DPR RI dan pemerintah (pengusul RUU ITE)…
-
Minggu, 02 Oktober 2016 - 00:00:00 WIB
Pentingnya Investasi di Bidang Properti
JAKARTA -- Salah satu penasihat bisnis Robert T Kiyosaki, Dr. Dolf de Ross, mengatakan pentingnya berinvestasi di properti secepat mungkin. Perbedaan waktu membeli akan berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh arus kas positif yang lebih besar. Demikian…
-
Selasa, 20 September 2016 - 00:00:00 WIB
10 Tahun Dibahas Tanpa Usai, RUU Perbukuan Terlalu Lama Mengendap
JAKARTA -- Pembahasan RUU Sistem Perbukuan dirasakan sudah terlalu lama sekitar 10 tahun dan hingga kini belum ada tanda-tanda selesai sampai pembahasannya. Alasannya perkembangan perbukuan saat ini terlalu kompleks. “DIM (daftar inventarisasi masalah) nya 565 DIM diharapkan…
-
Kamis, 15 September 2016 - 00:00:00 WIB
Membangun DPR sebagai Rumah Rakyat
Relasi DPR dan Masyarakat Madani Harus Diperkuat
JAKARTA -- Untuk membangun DPR sebagai rumah rakyat tak hanya tergantung pada perbaikan sistem di internal DPR dan peran parpol saja. Tak kalah penting, peranan aktif civil society atau masyarakat madani untuk mendorong reformasi parlemen. Pola relasi…
-
Kamis, 15 September 2016 - 00:00:00 WIB
UU Pemilu Perlu Penyederhanaan Terus-Menerus
JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB DPR Ida Fauziah berharap revisi undang-undang (UU) Pemilu mesikipun tidak permanen, bisa digunakan untuk jangka waktu lama atau road map untuk 20 tahun ke depan. Panjangnya masa berlaku produk hukum itu diyakini akan sangat menghemat energi mengingat untuk mengesahkan suatu UU, meski…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
RUU Minol Tak Mengganggu Kepentingan Asing
JAKARTA -- Ketua Panitia Kerja RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi meyakini upaya pelarangan minol dalam RUU Minol tidak mengganggu kepentingan/wisatawan asing. Namun hendaknya peredaran minol harus dibarengi dengan izin penjualan termasuk perizinan produksi tempat minol tersebut. Arwani tak mengelak adanya ritual agama tertentu yang membolehkan…
-
Selasa, 30 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
DPR Dorong Kewenangan KPPU Diperkuat
JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra mendorong diperkuatnya kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Penguatan secara kelembagaan, kewenangan dan anggaran tersebut diperlukan agar terjadi harmoni harga-harga kebutuhan…
-
Kamis, 25 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Temu Tokoh Nasional
"Gerakan Perempuan Muda Berkemajuan untuk Kemandirian Bangsa"
YOGYAKARTA -- Temu Tokoh Nasional menjadi salah satu rangkaian kegiatan Muktamar yang berlangsung pada Kamis 25 Agustus 2016 di Islamic Centre, Universitas Ahmad Dahlan. Temu Tokoh kali ini menghadirkan dua tokoh nasional, yaitu Prof Dr Amien Rais MA, dan Rahmawati Husein PhD.
-
Kamis, 25 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
DPR Akan Tolak Kenaikan Harga Rokok
JAKARTA -- DPR RI akan menolak kenaikan harga rokok jika pemerintah memutuskan untuk itu, karena akan membuat terpuruk petani tembakau serta karyawan pabrik dan para penjualan asongan rokok. Pengangguran besar-besaran akan terjadi, ini yang perlu dihindari. “Saya…
-
Selasa, 23 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Riau Salah Satunya
Pemerintah Tetapkan Enam Provinsi Darurat Karhutla
JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bulan September adalah periode puncak kemarau. Pada bulan September ini juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Periode hotspot terbanyak dari karhutla di…
-
Minggu, 21 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Oesman Sapta: Kenaikan Harga Rokok Kurangi Jumlah Perokok Pemula
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menyambut positif rencana kenaikan hargo rokok, yang akan segera diberlakukan. Menurutnya rencana tersebut bisa membatasi kebiasaan anak remaja yang mulai mencoba-coba merokok. "Anak-anak remaja yang mencoba memulai merokok akan…
-
Kamis, 18 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Ketua MPR : Masih Banyak Anomali dalam Kehidupan Berbangsa
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan meskipun bangsa Indonesia telah mengukuhkan UU NRI sebagai buku suci, namun masih banyak bersikap anomali yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya, banyak kepentingan indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya…
-
Minggu, 14 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
Jadi Simbol Bendera Indonesia
OSO: Gunung Merah Putih di Sulit Air
JAKARTA -- Keberadaan Nagari Sulit Air di Kabupaten Solok, kental dengan sejarah perlawanan anak nagari di Sumatera Barat dalam melawan penjajah di masa kolonial. Tuanku Imam Bonjol sebagai figur kekuatan didukung ulama Paderi dan kaum adat berhasil mendirikan pusat kekuatan di Bonjol (1803-1838). …
-
Selasa, 09 Agustus 2016 - 00:00:00 WIB
DPR : RUU Kamnas Belum Dibutuhkan
JAKARTA -- Legislator Senayan dari Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menilai RUU Kamnas (Keamanan Nasional) belum begitu diperlukan dan tidak tepat DPR RI langsung merespon dengan memasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Sebab hingga saat ini, baru 10 dari 40 RUU yang menjadi tugas DPR…



