• Usamah Hisyam

JAKARTA -- Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam mendesak kepengurusan PPP Muktamar VII Bandung segera menyusun dan mengumumkan kepanitiaan serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah seutuhnya para kader. Muktamar VIII juga bisa dijadikan momentum deklarasi islah kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung secep[atnya, agar PP dapat mengikuti perhelatan agenda politik nasional seperti proses pilkada dan proses verifikasi factual parpol oleh KPU sebagai syarat mengikuti Pemilu 2019.

Menurut Usamah bagi Parmusi yang merupakan salah satu unsur fusi pendiri PPP, islah di tubuh PPP merupakan harga mati. Parmusi tetap berupaya menyelamatkan eksistensi PPP sebagai parpol berazaskan Islam yang sudah menjadi asset umat, bangsa dan negara.

“Islah PPP harga mati, karena itu Parmusi mengimbau agar seluruh kader PPP dari unsur manapun hendaknya fokus pada satu pilihan : Mari satukan PPP, IshaAllah PPP bersatu, “ kata Usamah Hisyam kepada pers di Jakarta, Ahad 20 Maret 2016.

Usamah didampingi oleh Renny Marlinawati selaku perwakilan Muktamar Ancol, Irgan Chairul Mahfidz selaku Sekjen Muktamar Ancol, Mansyur Kardi dari ketua PPP Jakarta dan Lena Maryani Mukti (Majelis pakar PPP).

Usamah menambahkan sejak Muktamar III Parmusi di Batam, 11-13 Maret 2015 lalu, Parmusi telah menginisiasi Islah PPP dengan mempertemukan Ketum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz dan Wakil Ketum PPP Muktamar Bandung Emron Pangkapi. Namun upaya islah itu belum menghasilkan kesepakatan apapun karena kedua belah pihak masih belum menemukan kata sepakat untuk duduk bersamat. 

Setahun berikutnya, pada 5 Maret lalu, Usamah Hisyam kembali untuk kalipertama kalinya memediasi tim kedua kubu (masing-masing tujuh orang) duduk bersama membahas proses islah yang menghasilkan informal meeting menuju islah PPP.  Lima hari berikutnya dengan mediasi Menkumham, kedua kubu kembali bertemu dan menghasilkan kesepakatn untuk melanjutkan islah dengan tiga pertemuan lanjutan.

Usamah mengatakan dari serangkaian proses islah yang dilakukan, sesungguhnya sebagian besar elit pengurus PPP hasil Muktamra VII Bandung, yang kemudian terpecah menjadi dua kubu hasil Muktamar Surabaya dan Jakarta telah sepakat menyetujui islah seutuhnya melalui Fernita Darwis (Jakarta) dan Emron Pangkapi (Bandung).