PEKANBARU -- Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama bupati/walikota se-Provinsi Riau menghadiri rapat koordinasi strategi dan antisipasi gangguan anarkisme, radikalisme dan terorisme untuk menjaga stabilitas politik, keamanan hukum dan ekonomi. Rakor dipimpin langsung oleh Plt Gubri Arsyadjuliandi Rahmad, di Hotel Aryaduta, Selasa 1 Maret 2016.
Dalam rakor Gubri dengan instansi vertikal, Forkompimda, Bupati/Walikota dan Camat se-Provinsi Riau ini, Arsyadjuliandi Rahmad menekankan beberapa hal yang terjadi di Bumi Lancang Kuning, diantaranya terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan, anarkisme, radikalisme dan terorisme.
Selain Bupati Amril Mukminin, sejumlah pejabat Pemkab Bengkalis yang hadir pada rakor tersebut, Plt Asisten Tata Praja Umi Kalsum, Kepala Kesbangpol Rusli, Kabag Tapem M Haris dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.
Terkait dengan penekanan Plt Gubri, seperti masalah kebakaran hutan dan lahan, sejauh ini kata Amril, Pemkab Bengkalis sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Langkah yang dilakukan pembuatan kanal di sejumlah daerah rawan kebakaran lahn dan hutan, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat, Pemkab, perusahaan maupun oleh jajaran Polres Bengkalis. Untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah kawasan, petugas pemadam kebakaran dari BPPD Damkar tengah bekerja kerja keras untuk melakukan pemadaman.
Selain itu kata Amril, bahwa dalam rakor juga ditekankan kepada daerah untuk menangani aksi ilegal pembuatan kanal-kanal dan kapling di kawasan cagar biosfer. Untuk itu, pihaknya akan mengintruksikan kepada instasi terkait untuk mengambil langkah cepat, seperti langsung memantau lapangan. Jika terjadi ada aktivitas ilegal pembukaan lahan di cagar biosfier akan akan mengambil tindakan dan langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Kita harus bergerak cepat, karena sesuai arahan gubernur, jika tidak diambil langkah cegat, dikhawatirkan lahan tersebut dikuasai dan dibakar,” ungkap Amril.
Sebagaimana arahan Gubri yakni menyangkut dengan masalah narkoba sudah mengkhawatirkan di daerah ini, Amril menegaskan, Kabupaten Bengkalis sebagai daerah jalur lintas Sumatera dan berada di perairan internasional, sangat rentan dengan peredaran narkoba. Tentu ini menjadi persoalan serius yang harus berantas oleh seluruh elemen negeri ini. Memang, sejauh ini Pemkab bersama Polres Bengkalis gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Plt Gubernur juga minta kepada kepala daerah dan stakeholder terkait sebagai untuk mengantispasi masalah penyeludupan, pencurian ikan, masuknya terorisme dan faham radikalisme. Kemudian, terkait upaya-upaya daerah dalam menghadapi dampak dari penurunan harga minyak bumi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dikatakan Amril, setelah rakor gubernur ini, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan rakor bupati dengan mengumpulkan seluruh kepala SKPD, Camat, Forkompimda, lurah/kepala desa. “Intinya, apa yang menjadi arahan Gubernur dalam rakor ini akan menjadi bahan masukan bagi daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi,” tandasnya.**(put)
 didampingi ketua RW desa Kemang.jpg)
