PANGKALANKERINCI -- Dilematis, begitulah saat ini yang dihadapi Pemkab Pelalawan. Betapa tidak, ketika APBD 2016 sudah disahkan sebesar Rp 2,160 Triliun. Alih-alih dipangkas lebih kurang Rp 262 miliar.
Akibat kebijakan pusat ini, memaksa Pemkab Pelalawan melakukan rasionalisasi anggaran. Semua anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut dipangkas.
"Saran kita, SKPD mesti selektif dalam melakukan rasionalisasi, utamakan program dan kegiatan prioritas,'' tukas kata Ketua Fraksi PAN DPRD Pelalawan Nazzarudin Arnazh S IP, Rabu 10 Februari 2016.
Hal seperti ini sambungnya, merupakan kejadian yang kedua yang dialami Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya di Indonesia. "Tahun anggaran yang lalu juga terjadi rasioanalisasi akibat adanya penguranngn DBH ini,"ungkapnya.
"Kita juga tidak habis pikir kenapa pusat baru menyatakan ada pengurangan DBH setelah APBD di sahkan,"papar Nazar yang juga Ketua DPD PAN Pelalawan ini balik bertanya sambil menambahkan pengurangan DBH ini bukan hanya dialami Kabupaten Pelalawan tapi hampir seluruh Kab/Kota dan provinsi penyumbang Migas.
Masih menurut Nazar Arnazh, dimaklumi juga bahwa menurunnya harga minyak dunia merupakan sumber terjadinya pengurangan DBH ini. "Barangkali yang membuat kita rumit dan dibuat agak pusing itu, mengapa info pengurangan DBH ini baru diterima tatkala APBD sudah disahkan dan mau dipergunakan. Namun jelas seluruh SKPD harus selektif terhadap kegiatan yang prioritas dan memangkas item yang belum menjadi kebutuhan,"tutupnya.**(ham)
