PEKANBARU -- Dalam rangka mengembangkan sekolah penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menaja assesment dan pembekalan Guru Pendidikan Khusus (GPK), kegiatan yang dilakan di Hotel Furaya, Selasa 9 Mei 2017 sore tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Riau Anasri SH.
Dalam kesempatan itu Anasri menjelaskan, Disdik selama ini memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya lewat pelatihan dan pembekalan. Diharap, lewat kegiatan ini wawasan dan pengetahuan para guru bertambah.
Kegiatan ini juga diharap memberi informasi tentang kriteria pendirian pendidikan inklusi. Apalagi, saat ini Pemprov belum bisa memenuhi kebutuhan anak-anak pendidikan khusus.
Dijelaskan dia, orientasi prestasi dan dedikasi perlu ditingkatkan. Di antaranya dengan menerapkan pola asuh yang baik. Dedikasi yang baik dari pendidik diharap bisa meminimalisir kebutuhan para anak didik. Apalagi pendidiklah yang langsung beradaptasi dengan anak berkebutuhan khusus.
Menurut dia, guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, profesional dan akademik. Untuk itu, lewat assesment ini, kompetensi itu bisa didapat oleh para guru. Sehingga, pendidikan anak berkebutuhan khusus bisa lebih baik di Riau.
Sementara Ketua Panitia acara OK Muhammad Sonny menjelaskan, kegiatan assesment dan pembekalan guru ini merupakan upaya pemenuhan hak untuk semua manusia tanpa membedakan status maupun kondisi apapun. Khususnya dalam mempersiapkan kemampuan para penyelenggara sekolah inklusi.
Disamping itu, kegiatan itu juga bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi dalam penyelenggaraan sekolah inklusi serta menumbuhkan kesadaran profesional untuk mengembangkan profesionalisme guru untuk pengembangan profesi di sekolah.
Lewat cara ini, diharapkan tersedia guru pembimbing yang dapat memberi program pembelajaran bagi peserta didik kebutuhan khusus. Termasuk meningkatnya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau alat sesuai kebutuhan peserta.
Tak hanya itu, kegiatan yang diikuti 85 peserta yang merupakan GPK dari 12 Kabupaten dan Kota ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dalam proses pendidikan inklusi.**(mad)
