SOLO -- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Senin 30 Januari 2017, menyoroti banyak hal. Antara lain persoalan guru SMA dan SMK yang kini berpindah status jadi pegawai provinsi.
Sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beralih dari Kabupaten ke Provinsi. Tentu saja, penggajian semua guru SMA dan SMK itu kini juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Sayangnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi sumber penggajian para tenaga pendidik itu tidak dialihkan dari kabupaten ke provinsi. Akibatnya, banyak provinsi yang keberatan karena beban keuangan menjadi bertambah.
Persoalan ini dikeluhkan banyak kepala daerah. Di Provinsi Riau misalnya, bahkan akibat pemindahan status guru dari kabupaten ke provinsi ini, Riau menjadi surplus alias kelebihan guru sebanyak 2.563 orang.
Itu sebabnya, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman mewacanakan pemindahan kelebihan guru ke daerah lain yang mengalami kekurangan guru. "Saya juga sudah membicarakan masalah ini dengan Menpan & RB," ucap Gubri.
Sementara dalam pertemuan antara para gubernur dengan Presiden Jokowi, di Hotel Lor In, Solo, Gubri Arsyadjuliandi selaku Koordinator Wilayah Sumatera menyampaikan perlunya menggesa pembangunan trans sumatera baik tol maupun kereta api untuk percepatan konektivitas wilayah Sumatera.
Gubri juga menyinggung soal minimnya pasokan listrik untuk sebagian besar wilayah Sumatera. Riau, Sumatera Utara dan Jambi termasuk provinsi yang masih defisit pasokan listrik.
Gubri juga menyebut soal bea keluar CPO dari Riau yang setiap tahun bisa mencapai Rp. 13 triliun. Sayangnya, tidak satu sen pun masuk ke kas Provinsi Riau. Sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, seharusnya Riau bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari CPO.
