• Moh. Sukri

BENGKALIS -- Meski jaminan kesehatan masyarakat daerah dikenal dengan Jamkesmasda dihapus untuk masyarakat kabupaten Bengkalis namun tahun ini, tetap melayani khusus bagi masyarakat miskin kurang mampu dinamakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bengkalis Moh. Sukri menegaskan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin kurang mampu pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2017 ini yang sudah terintergrasi ada sebanyak 30.828 jiwa sedangkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  telah terdata atau terintergrasi ada sebanyak 11.3912 jiwa.

Sukri mengakui, memang adanya perubahan untuk mendapatkan jaminan kesehatan pada tahun sebelumnya dimana untuk berobat kerumah Sakit bagi masyarakat miskin cukup menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja dan itu masih pada Jamkesmasda. 

Sedangkan tahun 2017 ini sesuai program pemerintah pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada bantuan dari APBN dan APBD. Untuk pengajuan pada APBD tahun 2017 ini pihaknya pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati  nomor 438/KPS/XII/2016 pada tanggal 7 desember 2016 ada sebanyak 35.828 jiwa yang sudah terintergrasi tercatat sebanyak 30.690 jiwa atau yang disahkan oleh BPJS.

“Artinya ada sekitar 5.000 jiwa yang belum terdata. Jika masyarakat miskin kurang mampu yang belum memiliki BPJS atau mengurus berkeinginan untuk mendapatkan jaminan kesehatan BPJS harus melengkapi persyarakat terutama surat miskin dari RT/RW setempat kemudian rekening listrik 900 Whatt dan KTP serta Kartu Keluarga (KK) diserahkan pihak dinas sosial pemkab Bengkalis dan secara berskala 3 bulan sekali pihak dinas sosial akan memperbarui data BPJS tersebut,”kata Sukri kepada media ini Selasa 10 Januari 2017 diruang kerjanya.

Lebih lanjut Sukri mengatakan, sedangkan untuk bantuan BPJS dari APBN tahun ini ada sebanyak 11.5012 jiwa yang terdaftar ada sebanyak 11.3912 yang disahkan BPJS. “Yang belum terdata ada sekitar 2.900 jiwa hal tersebut sama dengan persyaratan BPJS dari bantuan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis,”lanjutnya.

Selain itu untuk Puskesmas maupun rumah sakit dalam rujukan ke rumah sakit harus benar benar selektif atau meneliti data Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebelum melakukan rujukan dan jangan membuat pasien bingung.