PEKANBARU -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril meminta kepada warga Kota Pekanbaru yang dirugikan oleh PLN terkait pergantian meteran KWH ke meteran token, dengan meminta sejumlah pungutan yang tidak resmi alias pungli, segera mengadu ke DPRD Kota Pekanbaru.
"Sampai sejauh ini, migrasi KWH ke token, tidak ada pungutan apapun. Bagi masyarakat yang dirugikan dengan adanya pergantian KWH ke meteran token, apalagi adanya pungutan liar, maka kita meminta melaporkan hal ini kepada Komisi IV DPRD kota Pekanbaru," tegas Roni, kepada wartawan, Rabu 16 Nopember 2016.
Dikatakan Politisi Golkar tersebut, sejauh ini, kinerja PLN mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Pekanbaru. Menyusul banyaknya pengaduan warga terkait pemadaman bergilir dan tingkah laku oknum P2TL yang beraksi dilapangan dengan memeras warga.
"Informasi pengaduan ini terus kita tampung. Dimana, petugas PLN memberatkan masyarakat dalam program PLN dari KWH ke meteran token," ucapnya.
Dia berharap, pihak PLN Area Pekanbaru, agar memperhatikan sumber daya manusia atau petugas PLN yang turun kemasyarakat. Supaya masyarakat tidak dirugikan.
"Siapaun yang bekerja, apakah itu biro, pegawai PLN atau yang ditunjuk merupakan rekomendasi dari PLN. Dan kita minta tidak ada lagi pungutan diluar jalur yang resmi," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Sabtu 12 Nopember 2016 lalu, seorang pelanggan PLN Rayon Panam Area Pekanbaru, Rio Agusri, di datangi petugas yang mengaku dari PLN untuk mengganti kilometer. Dari pengakuan petugas itu, kilometer pascabayar yang ada di rumahnya harus diganti dengan yang baru karena yang lama sudah habis kontrak.
Rio dan keluarganya pun mempertanyakan apakah pergantian ini gratis atau berbayar, petugas itu pun mengatakan terserah. "gratis boleh, kasih uang rokok pun boleh," ujarnya.
Rio merasa ada yang aneh dan meminta ketegasan, apakah gratis atau berbayar. "Ndak bisa gitu bang, pastikan saja apakah gratis atau memang berbayar?" tanya Rio. Kemudian petugas itu menjawab, "Kasih uang rokok aja lah," pintanya.**(dwi)
