TEMBILAHAN -- Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan diminta untuk menonjobkan saja Kepala SKPD yang kinerjanya lamban. Kepala SKPD yang lamban akan mempengaruhi roda pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Ungkapan itu disampaikan Edi Harianto Sindrang saat membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap pidato Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Fraksi Partai Golkar (PG) lebih menekankan kepada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang cenderung lamban dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan
Lambannya kinerja SKPD menurut Pandangan Partai Golkar yang disampaikan oleh Edi Haryanto Sindrang, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Inhil secara luas.
Salah satu indikator yang mengindikasikan lambannya kinerja tersebut, tercermin dari serapan APBD di masing-masing SKPD yang cenderung rendah hingga masuk semester II (dua) tahun anggaran (TA) 2016.
“Hampir semua SKPD serapannya rendah,” papar Edi Sindrang dalam membacakan pandangan fraksi partai Golkar.
Untuk itu, fraksi Partai Golkar meminta agar Kepala Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh SKPD.
Edi Haryanto Sindrang yang juga ditemui usai pembacaan pandangan umum untuk dimintai jawaban secara lebih jelas terkait sanksi bagi Kepala SKPD yang cenderung lamban tersebut. Dia mengatakan agar yang bersangkutan dapat di non-job kan. “non-job kan saja. Gak usah susah-susah. Gak usah dirotasi-rotasi lagi,” pungkasnya.**(Suf)
