TEMBILAHAN -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Riau (IPR) Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah bijak terkait keberadaan tempat peribadatan di Jalan Harapan Tembilahan, Sabtu 18 Juni 2016.
Tidak itu saja, Ketua IPR Inhil, Indra juga meminta pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dimana timbul gerakan-gerakan yang tidak diinginkan.
"Ini cerita lama yang sudah pernah besar diperbincangkan, dan pemerintah juga sudah tahu tentang itu, kita berharap pemerintah memahaminya," tutur Indra.
Selain itu, Indra juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum ada mengeluarkan izin tempat peribadatan tersebut karena masih adanya syarat yang belum terpenuhi.
"Walaupun belum ada izin yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, tapi kita berbicara tentang kegiatan yang sudah digelar, artinya terjadi suatu pelanggaran yang sudah ditetapkan, yang mana tempat tersebut sudah disegel," ungkapnya.
"Kita pinta pemerintah untuk menjelaskan apa maksud dari pelanggaran ketentuan ini. Dan kita juga pinta pemerintah segera ambil langkah konkret dan bijak biar tidak terjadi asumsi lain ditengah masyarakat," sebutnya lagi.
Sementara itu, desakan serupa juga diungkapkan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (Kabid PAO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Beni Saputra, Ahad 19 Juni 2016. Ia menilai, berdirinya gereja tersebut bukan perkara sepele, jadi harus sesegera mungkin diambil tindakan oleh pemerintah.
"Pemerintah harus mengetahui dan memberikan penjelasan tentang kegiatan itu, walaupun sudah pernah ada kiranya pernyataan dari pihak kementerian agama akan tetapi pihak Pemerintah Daerah lebih berwenang mengenai hal ini," geramnya.
Lambat laun jika pemerintah hanya membisu, lanjut Beni, sama jatuhnya pemerintahan membangunkan sejarah lama yang pernah terjadi dan ingin mengkit kembali.
"Ini sedikit pencerahan yang harus didengarkan, jika tidak ada tindakan kami juga tetap terima, akan tetapi kami juga memiliki tindakan," Tutup mantan Ketum Komisariat STAI Auliaurrasyiddin Tembilahan.
