Gaungriau.com (PEKANBARU) -- Jelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan pada 17 Maret 2020 mendatang, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru masih menyoroti persoalan akurasi data masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos).

Pasalnya, menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Yasser Hamidy, hingga saat ini masih banyak warga Kota Pekanbaru yang pada dasarnya berhak untuk menerima bansos namun tidak terdata, bahkan menurut Yasser lagi, data yang dimiliki Pemko saat ini belum mewakili keinginan masyarakat Kota Pekanbaru.

Untuk itu, Yasser meminta jelang penerapan PSBB ini, Pemerintah Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan proses pendataan, sehingga bantuan yang bakal dikucurkan akan tepat sasaran.

"Mengenai data yang ada untuk diberikan buat bantuan dampak wabah Covid-19 sepertinya belum mewakili keinginan warga kota pekanbaru, untuk itu, kita harap pendataan ini lebih dimaksimalkan, warga yang sangat-sangat berdampak juga harus didata, seperti pedagang harian, buruh, gojek dan yang lainnya juga masih banyak yang belum terdata, padahal mereka juga golongan yang membutuhkan bantuan," kata Yasser, Rabu 15 April 2020.

Menurut Politisi PKS ini, Pemko tidak bisa hanya mengacu pada data yang ada di PKH, BPNT dan BDT atau data DTKS, tetapi juga melakukan pendataan masyarakat yang termasuk kategori masyarakat rentan miskin akibat imbas virus Corona ini.

"Keinginan kita cuma satu, agar masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 dan diberlakukannya PSBB ini terdata dan mendapatkan bantuan selayaknya, karena kita yakin wabah ini telah melumpuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat sehingga perlu kita bantu, dan bantuan yang disalurkan benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Sehingga wilyah kita tidak menjadi zona merah yang ditakuti oleh orang lain," pungkasnya.**(dwi)