• Abdul Kadir

BENGKALIS -- Gaungriau.com --Terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis, Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp 1,4 Triliun, DPRD meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kegiatan sebelum dilakukan rasionalisasi.

"Dari Rp 3,6 Triliun, APBD Bengkalis mengalami defisit sebesar Rp 1,4 Triliun, kita minta OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan supayatidak terjadi tumpang tindih," ujar Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir di Bengkalis, kepada sejumlah wartawan Selasa 3 Juli 2018.

Dikatakan Abdul Kadir rasionalisasi harus segera dilakukan dan proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalissedang berjalan bersama Pemkab.

"Hari ini kita jadwalkan rapat Bamus untuk menentukan agenda-agenda rapat soal rasionalisasi APBD 2018 tersebut, "katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini juga menjelaskan akibat defisit, APBD Bengkalis tinggal Rp 2,2 triliun, sementara belanja langsung yang tidak bisa diotak-atik sebesar Rp 1,4 Trilun.

"Rp 1,4 Triliun tersebut untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan APBD bersisa sebesar Rp 800 miliar,” terangnya.

Dijelaskannya juga bahwa sisa anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk semua kegiatan, termasuk untuk pelayanan Kesehatan 10 persen, Pendidikan 10 persendan tunggakan 2017 untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Abdul Kadir juga menyayangkan terhadap beberapa OPD yang tidak mematuhi surat edaran dan masih melakukan kegiatan.

“OPD yang berani melaksanakan kegiatan akan kita panggil untuk mengetahui anggaran kegiatan tersebut berasal dari anggaran mana, sementara rasionalisasi belum kita lakukan, “katanya.

Abdul Kadir merasa sangsi apabilaproyek Multiyears (My) tetap dilaksanakan berdampak terhadapgaji honorer yang tidak bisa dibayarkan.

“Beberapa waktu yang lalu kita DPRD dan Sekda sudah sepakat, agar setiap OPD untuk tidak melakukan kegiatan apapun berasal dari anggaran APBDsebelum dilakukan rasionalisasi,” kata Abdul Kadir.**(put)