• Abdul Wahid

TEMBILAHAN -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Abdul Wahid menilai rendahnya progres  paket jumbo di Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) karena kurangnya perencanaan sejak awal.

Dijelaskannya, saat itu pelelangan delapan paket jumbo tersebut dilaksanakan diatas bulan lima dan sempat juga terjadi hilang disitus resmi LPSE.

"Ini tidak bisa hanya kita salahkan kontraktornya. Mereka menawar setelah dilakukan pelelangan, tapi pelelangan terlalu lambat dimulai," sebut Abdul Wahid kepad awak media belum lama ini.

Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa pelelangan tersebut sudah bisa dilaksanakan pada bulan pertama penggunaan anggaran. "Semestinya, Januari itu segala proses sudah dimulai. Jadi, Desember pekerjaan sudah terselesaikan,"jelasnya kembali

Dikatakan dia lagi, jika dilaksanakan diatas bulan lima, maka diakhir tahun sudah masuk pada musim penghujan dan banjir. "Karena, kalau dipenghujung tahun kita selalu menghadapi musim penghujan dan banjir. Maka dengan kalau begitu ya tidak akan selesai,"bebernya lagi.
 
Apalagi dikatakannya, untuk mendapatkan DAK dari APBN bukan hal yang mudah, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Sebelumnya, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan yang didanai melalui DAK APBN 2016 pada Dinas BMSDA Kabupaten Indragiri Hilir Slamet Darsono menyakini hanya 3 dari 8 paket pekerjaan yang dapat diselesaikan.