JAKARTA -- Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Jum'at 8 April 2016, dilaksanakan Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2016 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi diantaranya meminta seluruh Kepala Daerah harus punya sikap dan garis pembangunan yang sama dengan apa yang menjadi program pembangunan nasional. Mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) se-Indonesia, Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama Wakil Bupati H Muhammad, juga hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu.
Sementara istri Bupati Bengkalis Kasmarni Amril dan istri Wakil Bupati Bengkalis Linda Muhammad, mengikuti kegiatan lain bersama istri Presiden Iriana Jokowi di Kementerian Dalam Negeri.
Usai rapat didampingi Wakil Bupati, Amril menjelaskan, pembangunan di daerah harus disinergikan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat. Karena keberhasilan pembangunan di daerah juga merupakan cermin keberhasilan pembangunan nasional. Begitu salah satu harapan Presiden dalam rapat tersebut.
Selain itu, imbuhnya, dalam arahan Presiden juga mengingatkan dan mengintruksikan setiap daerah mempercepat proses tender pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana yang dikutip dan disampaikan Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri kepada wartawan, tender proyek di daerah harus segera digesa. Tak boleh dilalai-lalaikan.
"Kalau memang bisa ditender bulan April misalnya, jangan ditunda sampai bulan September atau Oktober. Intinya harus dipercepat. Tidak boleh ditunda-tunda. Alhamdulillah, meskipun belum seluruhnya, arahan Presiden tentang masalah tender ini sudah kami laksanakan. Sebagian kegiatan di Pemkab Bengkalis sudah ditenderkan," jelas Amril yang dibenarkan oleh Muhammad.
Masih kata Amril, dalam rapat yang berlangsung hingga sekitar pukul 10.30 WIB itu, Presiden juga minta setiap daerah mendukung dan mendorong percepatan investasi di daerah. Pangkas semua perizinan dan revisi regulasi yang dapat menghambat penanaman modal di daerah.
"Untuk itu, Presiden minta masing-masing daerah agar mengevaluasi dan merevisi setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai dapat menghambat atau tidak pro penanaman modal di daerah menjadi Perda yang pro investasi. Begitu pula soal perizinan. Tentunya tetap harus dilakukan sesuai mekanisme serta sesuai peraturan perundangan-undangan," imbuh Amril.
Di bagian lain, Amril menjelaskan, baik dia maupun Wakil Bupati, sejauh ini belum mengetahui secara persis ada atau tidak Perda di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini yang dapat menghambat proses penanaman modal. Begitu juga dengan pelayanan dalam proses perizinannya.
Bersama Wakil Bupati, Amril berjanji, sepulangnya mereka ke Bengkalis nanti, akan segera memanggil dan menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan satuan kerja atau unit kerja terkait, untuk mengevaluasi dan menginvetarisirnya.
"Kalau memang ada, akan segera direvisi. Kita juga tidak mau investasi di daerah ini menjadi terhambat karena adanya regulasi daerah dan proses perizinan yang diberikan yang tidak pro penanaman modal. Sebab bagaimanapun, investasi juga merupakan faktor yang sangat diperlukan dan juga menentukan percepatan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkalis," pungkas Amril yang kembali dibenarkan Muhammad.**(fer)
