Akom Diminta Klarifikasi
Senin, 14 Maret 2016 - 00:00:00 WIB
JAKARTA -- Sekretaris Paguyuban DPD Golkar Propinsi se-Indonesia, Ridwan Bae mendesak Ketua DPR merangkap Waketum Golkar versi Munas Bali, Ade Komaruddin mengklarifikasi surat pernyataannya yang menyebut tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar jika terpilih menjadi Ketua DPR yang kini beredar di masyarakat. Harus dijelaskan, apakah itu asli, palsu atau direkayasa.
“Bukankah surat pernyataan itu ditanda tangani Ade Komaruddin di depan Pak Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Nurdin Halid, dan Setya Novanto, Kenapa Bambang Soesatyo bilang surat itu diubah di sana-sini sehingga bunyinya lain, Saya minta Pak Ade Komaruddin segera klarifikasi supaya klir, “ pinta Ridwan Bae kepada wartawan di gedung DPR, Senin 14 Maret 2016.
Ridwan menanyakan, apakah betul Ade Komaruddin tidak membaca isinya saat mau menandatangani surat pernyataan tersebut, Karena kalau itu betul, maka itu bahaya sekali, kok bisa-bisanya seorang Ketua DPR menandatangani sesuatu tanpa dia baca isinya. ‘’Tolong ini juga dijelaskan supaya rakyat tidak resah dan bingung,’’ katanya.
Menurut Ridwan, tidak elok Bambang Soesatya membantah soal beredarnya surat pernyataan yang dibuat Akom, meskipun posisi dia sebagai Tim Sukses atau Tim Pemenangan Akom. Kata Ridwan, yang berhak mengklarifikasi adalah Akom, bukan orang lain. Karena kalau orang lain, persoalan jadi bias ke mana-mana yang akhirnya membuat rakyat tambah bingung.
“Saya minta Bambang Soesatyo jangan menjawab soal surat pernyataan Akom, biarlah dijawab Akom sendiri. Selain itu, Bambang juga tidak meributkan soal siapa yang mengeluarkan surat itu dari laci Aburizal Bakrie, karena surat itu tidak bersifat rahasa, sehingga semua kader Golkar boleh membaca supaya tidak salah jalan, “ tegas Ridwan Bae.
Terakhir, Ridwan Bae menantang Akom segera mengklarifikasi surat pernyataan yang dia tanda tangani itu, jangan sembunyi terus. “Kita butuh pemimpin yang jujur, karena ke depan, kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, “ tegas Ridwan Bae lagi.
Sebelumnya Pimpinan Tim Pemenangan Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo menyatakan, persaingan Caketum Golkar kian memanas, ia menghimbau timses kandidat caketum Golkar yang lain bermain sehat dan menghindari praktik pembusukan terhadap lawan.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengendus bertubi-tubu serangan kampanye hitam yang dilancarkan pihak lawan terhadap Ade Komarudin alias Akom, mulai dari isu politik uang, gratifikasi jet pribadi, surat pernyataan yang menyebutkan Akom tidak akan maju sebagai Ketum Partai Golkar.
“Saya memprediksi, serangan kampanye hitam takkan berhenti. Termasuk serangan soal perjanjian di mana Akom tidak akan maju jadi calon ketua umum, “ kata Bamsoet.
Ia menyesalkan, kenapa surat pernyataan yang menyebut Akom tak akan maju jadi calon ketua umum Partai Golkar sudah diedarkan oleh kelompok tertentu ke seluruh daerah. Padahal surat perjanjian tersebut diragukan keasliannya.
Menurut Bamsoet, pada rapat harian terbatas saat itu dihadiri Ketum Golkar, Aburizal Bakrie, Ketua Harian MS Hidayat, Titik Suharto, dan lain-lain. Saat itu tidak ada kesepakatan bahwa Akom tidak boleh mencalonkan diri. Yang ada adalah, Ketum Golkar, Aburizal Bakrie dengan persetujuan peserta rapat menunjuk Akom sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto yang diduga terseret kasus papa minta saham.
Dalam surat perjanjian itu, ada suatu ketentuan bahwa Akom tidak boleh menginisiasi munas karena sengketa kasus Golkar masih proses hukum di Mahkamah Agung (MA). Jadi, perjanjiannya adalah Akom tidak boleh mendorong terjadinya Munas atau Munaslub karena sedang dalam proses hukum di MA.
“Bahwa kemudian isinya diubah menjadi tak mencalonkan, ini yang jadi tanda tanya. Yang saya heran, darimana orang-orang itu menyebarkan dokumen yang harusnya berada di laci Pak ketua umum (Ical). Artinya ada yang curi dokumen itu dari laci Ketum Golkar, “ tegas Bamsoet.**(bam)
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Selasa, 01 Desember 2015 - 00:00:00 WIB
Mulyadi : Dikelola Secara Gelap, Masalah Freeport Mencuat
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulyadi menilai kasus PT Freeport Indonesia (FI) yang mencuat belakangan ini, membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia di Papua itu dilakukan dalam permainan gelap. Mestinya untuk mengelola SDA yang…
-
Selasa, 24 November 2015 - 00:00:00 WIB
Effendi Simbolon Raih Gelar Doktor HI dengan Yudisium Cumlaude
BANDUNG -- Anggota komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar Doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa 24 Nopember 2015. Politisi dari PDI Perjungan itu sukses meraih gelar doktor dengan hasil yudisium cumlaude dalam sidang senat…
-
Kamis, 19 November 2015 - 00:00:00 WIB
Setya Novanto Titik Lontar Paling Ampuh
JAKARTA —- Politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon berpendapat mencuatnya kasus PT Freeport Indonesia tak terlepas dari nama Ketua DPR Setya Novanto. Padahal yang menjadi sasaran tembak sesungguhnya adalah pengusaha minyak M. Riza Chalid. Nama Setya Novanto hanya menjadi titik lontar, agar beritanya lebih menarik dan mendapat…
-
Jumat, 13 November 2015 - 00:00:00 WIB
Sudirman Said Diminta Beberkan Politisi Catut Nama Jokowi
JAKARTA -- Agar tidak muncul pandangan negatif kepada dirinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding ada politisi Senayan yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, agar menyebutkan politisi tersebut …
-
Rabu, 11 November 2015 - 00:00:00 WIB
LIPI : Dana Desa Jangan Dipolitisasi
JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elit politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa. Pasalnya hingga saat ini masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementeri Depdagri dalam kewenangan pendistribusian dana desa. …
-
Selasa, 10 November 2015 - 00:00:00 WIB
RUU Minol, Tak Ada Penutupan Pabrik Miras
JAKARTA -- Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi meyakini RUU Minol tak akan ada penutupan pabrik minuman keras (miras) yang selama ini memproduksi minuman keras. RUU Minol hanya melarang dan mengendalikan peredaran miras agar tidak tidak beredar secara sembarangan.
-
Minggu, 08 November 2015 - 00:00:00 WIB
Tak Berpotensi Tsunami
Maluku Utara Diguncang Gempa 5 SR
JAKARTA -- Gempa bumi berkekuatan 5,0 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa terjadi pada pukul 05.53 WIB. Dikutip dari detik.com, Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu 8 Nopember 2015, gempa terjadi di 1.55 LU dan 126.60 BT dengan kedalaman…
-
Sabtu, 07 November 2015 - 00:00:00 WIB
100 Ribu Masker dibagikan
Aktivitas Gunung Barujari Masih Tinggi
LOMBOK -- Aktivitas vulkanik Gunung Barujadi, anak Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi Nuisa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi. Sebagaimana rilis yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggunlangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho,…
-
Selasa, 03 November 2015 - 00:00:00 WIB
DPD RI Janji Ungkap Keterlibatan 10 Perusahaan Terlibat Karhutla
JAKARTA -- Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini seperti yang disebut oleh Walhi. Kesepuluh perusahaan besar itu adalah Mas Group, Sampoerna, Raja Garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource,…
-
Senin, 02 November 2015 - 00:00:00 WIB
Parpol Diharapkan tak Mendompleng Dana Desa
JAKARTA -— Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR Wilgo Zainal sangat menyayangkan terjadinya adanya perjanjian setoran 10 persen dari gaji pendamping dana desa setiap bulan. Dia meminta jangan lagi ada parpol yang mendompleng dana desa yang merupakan…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
DPR: Kaji Ulang Izin Pembakaran Lahan
JAKARTA -- Pemerintah didesak mengkaji ulang izin pembakaran lahan perkebunan dan pembukaan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir bencana asap seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia beberapa bulan terakhir. Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan hal…
-
Rabu, 28 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Kekuatan Melayu Diprediksi Menjadi Kekuatan Ketiga Dunia
JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memprediksi kekuatan ekonomi Melayu mampu menjadi pendorong ekonomi dunia. Kebangkitan umat Islam akan dimulai dari etnis Melayu, terutama yang bermukim di wilayah Asia Tenggara akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. …
-
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Polres Karawang dan Bekasi Buru Penembak Brigadir Oca
Bandung - Oca Suhiarja mengalami luka tembak dari senjata api pencuri yang menyatroni rumahnya. Anggota Polres Karawang berpangkat Brigadir itu tersungkur bersimbah darah. Polres Karawang bersama Polres Bekasi bergerak memburu pelaku.
-
Kamis, 22 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Pengamat Tolak Hukum Kebiri
KPAI Menginginkan Predator Harus Dihukum Mati
JAKARTA -- Psikolog Forensik Reza Indragiri menolak keras hukuman ‘kebiri’ libido bagi pelaku kejahatan seksual anak-anak. Selain dinilai tak akan menghentikan kejahatan seksual itu sendiri, hukuman mengebiri justru akan melipatgandakan kejahatan seksual itu sendiri, karena suntikan secara kimiawi itu tidak bersifat permanen, tapi berlaku regular seperti halnya untuk…
-
Selasa, 13 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Lemah Diplomasi
Perlindungan Jemaah Haji Indonesia Rendah
JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menujukkan kelemahannya dalam berdiplomasi dengan negara Arab Saudi. Hal itu bisa terlihat dari pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang belum optimal. Sebagai negara yang berkontribusi besar…
-
Kamis, 08 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Setahun Jokowi-JK
Kepuasan Publik Mengalami Penurunan
JAKARTA -- Indo Barometer kembali mengumumkan hasil survei nasional tentang “Keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK”. Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46.0 persen. Sedangkan yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan…
-
Senin, 05 Oktober 2015 - 00:00:00 WIB
Sutjiptadi: Hanya Pertolongan Allah Mampu Hentikan Karhutla Riau
JAKARTA -— Mantan Kapolda Riau Sutjiptadi mengaku hingga kini terus mengamati perkembangan provinsi Riau, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sebulan lebih menyelimuti negeri Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, bencana Karhutla tak akan akan mungkin terselesaikan kecuali pertolongan Allah SWT melalui turunnya hujan lebat. “Melihat…
-
Senin, 28 September 2015 - 00:00:00 WIB
Martin : Mengkaji Sistem Tata Negara Tak Sederhana
Gaungriau.com -- Anggota Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Martin Hutabarat menegaskan mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia tidaklah sesederhana yang dibayangkan semua pihak. Sejak awal menjadi Manggala BP 7 tahun 1980-an, Martin mengaku menemukan banyak sekali permasalahan yang perlu dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Martin mencontohkan dalam…
-
Minggu, 27 September 2015 - 00:00:00 WIB
Jusuf Kalla Janji Perbaiki Tata Kelola Lahan
Gaungriau.com -- Wakil Presiden H. Jusuf Kalla menyatakan pendapatnya terkait pembangunan dan persoalan lingkungan yang ada di Indonesia kepada masyarakat sipil yang hadir di New York untuk berpartisipasi dalam mengawal agenda pembangunan pasca 2015 (Sustainable Development Goals) di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sabtu 26 September 2015.…
-
Jumat, 25 September 2015 - 00:00:00 WIB
Gempa 4,6 SR Guncang Yogyakarta dan Sebagian Jawa Tengah
Gaungriau.com -- Gempa 4,6 SR telah mengguncang wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. BMKG melaporkan pusat gempa berada di darat di Barat Laut Gunung Kidul, Yogyakarta pada kedalaman 10 km pada Jumat 25 September 2015 pukul 20.28 Wib. Gempa tidak berpotensi tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan…



