PEKANBARU -- Terus semakin meluasnya musibah banjir di Provinsi Riau, membuat sejumlah pihak merasa khawatir dan dibikin cemas. Apalagi anggaran penanggulangan bencana yang dinilai minim dan terbatas, membuat DPRD Riau menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak gengsi tetapkan status darurat banjir guna mendapatkan bantuan yang lebih meluas.
Sekretaris komisi D DPRD Riau, Asri Auzar menilai bencana banjir yang terjadi belakangan ini, sudah seharusnya menjadi penanganan prioritas yang dilakukan antar pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Artinya, selain diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik, pemerintah di Kabupaten/Kota harus tanggap melihat kondisi banjir di wilayahnya, sehingga dapat dipersiapkan segala kebutuhan bantuan yang sekiranya diperlukan.
"Kami melihat Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota belum terjalin baik. Buktinya, masih banyak bantuan Provinsi yang tak teralokasi dan dinilai masih kurang," ujarnya kepada media ini, Rabu 10 Februari 2016.
Untuk itu, Politisi Demokrat ini menyarankan Kabupaten/Kota untuk dapat menetapkan status banjir di daerahnya menjadi tanggap darurat bencana.
"Pemda jangan gengsi juga tingkatkan status darurat bencana. Ini kan tujuannya baik. Kita kan tau anggaran bencana di provinsi itu terbatas. Nah, Kalau status ditingkatkan jadi tanggap darurat, ini menurut saya akan lebih untuk menjangkau pusat memberikan perhatian yang lebih besar," ungkapnya.**(wan)
