TELUKKUANTAN -- Pemerintah pusat dinilai pilih kasih dan lamban dalam menangani Bencana Banjir di Riau, serta sejumlah wilayah di Sumatera.

Hal itu disampaikan Humas Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing), Hevi H Antoni kepada wartawan, Rabu 10 Februari 2016 di Teluk Kuantan. Hevi yang juga mantan wartawan itu menilai, pemerintah pusat lamban dan pilih kasih dalam hal penanganan berbagai bencana yang terjadi di wilayah sumatera. Sebut saja bencana asap, Gunung Sinabung, dan kali ini musibah banjir.

Kalau bencana terjadi di Pulau Jawa, pemerintah pusat dengan serta merta menyatakan tanggap darurat. Segala sesuatu nya ditangani pemerintah pusat, bantuan peralatan, makan serta berbagai kebutuhan di pasok pemerintah pusat, terang Hevi.

Tapi meski sudah hampir sepekan berita banjir dimuat oleh media massa cetak, online, dan televisi. Tak satu pun perwakilan pemerintah pusat yang muncul ke daerah. "Jangan kan memberikan bantuan, nongol dan berkunjung pun tidak," katanya.

Bahkan, Bupati Kampar Jefry Noer sudah berteriak bahwa pihaknya mengaku sudah kehabisan dana tanggap darurat bencana. Harusnya ini ditanggapi dini oleh pemerintah pusat, apalagi ini sudah bisa diprediksi melalui BMKG. "Jadi tidak ada alasan untuk diabaikan,"tegas Hevi.

Kata Hevi lagi, pemerintah pusat juga diminta tegas terhadap izin perusahaan yang diduga sebagai salah satu penyebab banjir. Banyak lahan perkebunan sawit, dan perusahaan perambah hutan yang izinnya dikeluarkan pemerintah pusat. Ini mesti jadi perhatian serius, agar jangan masyarakat kecil terus menjadi korban.

"Intinya, jangan biarkan pemerintah daerah mengurusi bencana sendiri.Apalagi hanya bisa menyalahkan, mereka sudah berusaha tapi tentu kemampuan terbatas," tutup Hevi.**(rls)