DUMAI -- Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Dumai, Timo Kipda mengajak masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“P2TP2A siap menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke P2TP2A Kota Dumai,” Kata Timo Kipda, akhir pekan kemarin.
Menurut Timo, sekretariat P2TP2A berada dibawah Badan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Perempuan. Kantornya berada dijalan Putri Tujuh Dumai. jika masyarakat ingin melaporkan kejadian tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa langsung mendatangani kantor tersebut.
Lanjut Timo, P2TP2A akan melakukan dua upaya yaitu preventif dan kuratif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak di Kota Dumai.
P2TP2A Kota Dumai memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak disegala bidang serta ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Dijelaskannya, tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.
Dicontohkannya, salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya.
“Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban,”pungkasnya.**(yus)
