BAGANSIAPIAPI -- Kepala BPP Rohil H Wazirwan Yunus mengatakan, membangun wilayah perbatasan dengan melibatkan unsur vertikal seperti, TNI-AL, Bea Cukai, Kepolisian dan Sahbandar harus disosialisasikan.
Menurut dia meskipun BPP baru berumur 1 tahun,namun BPP telah melakukan komunikasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Riau dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.
"Kita akan bangun lokasi prioritas 5 kecamatan secara bertahap baik dari dana pusat maupun daerah, pembangunan dari pusat sudah masuk, misalnya kantor Camat di Pasir Limau Kapas akan dibangun, juga sarana lainnya di Pulau Jemur,"jelasnya.
Sementara, baru-baru ini Plt Sekda Rohil H Surya Arfan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengembangkan 5 lokasi prioritas sebagai kawasan perbatasan, tujuannya untuk memperluas cakupan wilayah yang berbatasan dengan daerah tetangga dan negara lain.
Adapun lima lokasi prioritas diantaranya, Kecamatan Sinaboi, Bangko, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas dan Pekaitan.Kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah strategis serta pembangunan kawaan perbatasan,sementara pemerintah pusat dan daerah mengaku siap memberikan perhatian terhadap daerah perbatasan dengan membangun infrastrukturnya.
Dikatakannya bahwa perbatasan sangat urgen (penting-red) sebagai bentuk kedaulatan negara yang harus dipertahankan.Kabupaten Rohil yang sudah membentuk Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Rohil tahun 2014,sebagai media mempermudah komunikasi dengan pusat dalam membangun kawasan perbatasan.
Maka setiap wilayah prioritas di Rohil memiliki potensi dan kekayaan alam besar,
misalnya di Pasir Limau Kapas dengan Pulau Jemur yang langsung berada di Selat Malaka dan berbatasan dengan negara jiran Malaysia. 4 kecamatan lainnya memiliki potensi hasil ikan melimpah dan sampai saat ini masih terus menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat,"pungkasnya.**(Us)
