PEKANBARU -- Dalam rangka mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Penjabat Walikota (Pj) Wali Kota Pekanbaru Drs Edward Sanger mengintruksi seluruh camat dan lurah se-Kota Pekanbaru untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
    
Penegasan itu disampaikan Pj Walikota pada acara Sosialisasi dan penandatangan perjanjian kerjasama pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja melalui kantor kecamatan sekaligus pelepasan Kader JkN BPJS Kesehatan se-wilayah kantor Cabang Pekanbaru, bertempat di rumah makan Pondo Patin HM Yunus, Selasa 2 Mei 2017.
    
Hal ini juga merupakan upaya pencapaian tujuan yang terkandung dalam nawa cita pemerintah Republik Indonesia bahwa tahun 2019 mendatang seluruh masyarakat Indonesia sudah terdaftar dan memiliki kartu Kesehatan dari BPJS.
    
Menurut Pj Walikota, tujuan sangat mulia dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia ini, para camat dan lurah sebagai aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus dapat membantu dan mensukseskan program yang dilakukan BPJS Kesehatan tersebut
    
''Saya menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan BPJS Kesehatan ini,'' paparnya.

Dengan adanya dukungan dan bantuan dari camat dan lurah, lanjutnya, diharapkan masyarakat yang belum mengetahui dan masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, dapat meningkat.
    
''Saya yakin, kalau para camat dan lurah  se-Pekanbaru serius bergerak dan membantu program BPJS Kesehatan, niscaya jumlah kepesrtaannya masa akan datang akan dapat meningkat,'' ungkap Edwar dengan optimis.
       
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Eddy Mardinata mengatakan, sejak terbentuknya BPJS Kesehatan tahun 2014, berbagai usaha dan sosiolisasi terus dilakukan pihak BPJS Kesehatan agar masyarakat Pekanbaru masuk menjadi peserta program BPJS Kesehatan, namun kenyataan data dilapangan, sampai awal tahun 2017 baru 60 persen warga yang tergabung dalam program BPJS Kesehatan.
     
''Padahal sesuai target yang ditetapkan bahwa tahun 2019 masyarakat Indonesia sudah tercaver seluruhnya dalam jaminan BPJS Kesehatan. Makanya salah satu upaya untuk memacu kepesertaaan tersebut yakni dengan membentuk kader JKN/KIS yang nantinya akan diturunkan langsung ke  tengah-tengah masyarakat,'' sebut Eddy.
      
Dikatakannya, dengan sosialisasi dan perjanjian kerja sama dapat melahirkan sinergi untuk mendongkrak keberadaan peserta BPJS sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan terwujud.
     
''Tujuan dibentuknya kader JKN KIS untuk menjawab banyaknya kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai program JKN-KIS. Kader JKN KIS ini merupakan masyarakat setempat yang dipilih berdasarkan proses seleksi yang kemudian diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan di masyarakat,'' jelasnya.
     
Kader JKN – KIS, lanjutnya, juga berfungsi sebagai mitra kerja dan perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan yang bekerja secara sukarela dalam rangka mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, edukasi, pendaftaran kepesertaan, pengingat dan pengumpul iuran serta pemberi informasi pelayanan.
      
''Kader JKN – KIS juga berperan serta melakukan sosialisasi terkait informasi dan kebijakan terkini BPJS Kesehatan,'' paparnya.**(az)