BATAM -- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mengelola keuangan daerah berbasis kinerja dan manfaat tersebut dipusatkan di Hotel Swiss Bel, Harbour Bay, Batam, Selasa 11 April 2017.
Agar pengelolaan keuangan daerah ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Rencana Strategis sinkron dengan RPJMD, tepat sasaran, efisien serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat, Pemkab. Meranti melaksanakan Asistensi SAKIP Meranti 2017, dengan mengandeng Tim Asistensi SAKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan melibatkan seluruh OPD Se-Kabupaten Meranti.
Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 11-12 April 2017 itu, semua OPD diberikan pemahaman secara komprehensif terkait penyusunan SAKIP dan diharapkan kedepan seluruh aparatur di OPD dapat menyusunan rencana kegiatan ang bermanfaat, tepat sasaran dan efisien.
Sedianya kegiatan langsung akan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PAN-RB) H. Azman Abnur, karena sesuatu hal diwakili Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB bersama Asisten Deputi Roni dan rombongan yang juga bertindak sebagai nara sumber.
Kegiatan juga dihadiri Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Wakil Bupati H. Said Hayim, Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Meranti Makmun Murod, Kepala Dinas/Badan, Camat dan Bagian Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati Kepulauan Meranti pada kesempatan itu mengungkapkan, Asistensi SAKIP yang diadakan ini sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat OPD dilingkungan Pemda Meranti untuk mengungkit nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meranti.
"Jika sebelumnya pejabat struktural di OPD menganggap SAKIP dan LAKIP tidak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh tapi setelah kita diskusikan ternyata seluruh prosedur yang dirancang dalam SAKIP dan LAKIP memandu kerja OPD secara lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan produktiftas, efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara," jelas Bupati.
