PEKANBARU -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau mempertanyakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemprov Riau. Apalagi, rencana rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemprov Riau untuk membayar hutang.
Dalam rapat banggar DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau pekan lalu, banggar mempertanyakan isu rasionalisasi yang akan dilakukan Pemprov Riau.
Berdasarkan informasi beredar, rasionalisasi dilakukan untuk membayar sejumlah hutang Pemprov Riau kepada pihak kontraktror proyek yang sudah dikerjakan namun belum dibayarkan penuh.
Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo menerangkan, APBD Riau tahun 2017 sudah disepakati dan disahkan DPRD Riau sehingga bila ada perubahan maka harus di bahas dan dibicarakan bersama banggar DPRD Riau.
Politisi PAN ini menegaskan, dewan tidak setuju jika benar Pemprov akan melakukan rasionalisasi anggaran di APBD 2017 untuk membayarkan hutangnya.
"Kita setuju hutang Pemprov dibayar, namun itu diupayakan dianggarkan dalam apbd perubahan 2017 ,jika tidak di apbd 2018," ujar Sunaryo akhir pekan lalu.
Mantan wakil Walikota Dumai ini menjelaskan, jika pembayaran hutang tersebut tidak bisa dibayarkan karena belum adanya nomenklatur pembayaran hutang tersebut dalam apbd 2017.
"Jadi, ada sekitar 200 miliar jumlah hutang kita. Salah satunya untuk pembayaran hutang Main Stadion yang sampai saat ini belum dibayarkan nanti kita angsur," jelas Sunaryo..
Dilanjutkannya, anggaran pembayaran hutang tersebut pada APBD Perubahan 2017 dan dewan berharap hal tersebut juga sejalan dengan dikeluarkannya payung hukum untuk pembayaran hutang tersebut.
"Silahkan saja rasionalisasi kalau memang untuk penghematan, seperti rasionalisasi perjalan dinas, namun untuk pembayaran hutan dewan tidak sepakat," tandas Sunaryo.**(rud)
