JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jhonny G Plate meyakini Presiden Joko Widodo tidak melakukan konspirasi politik terkait pemberian grasi kepada mantan Ketua Koimisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Selain akan mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas sosial politik masyarakat, terlalu kecil, menghubungankan konspirasi politik dengan adanya Pilkada DKI Jakarta.
Jhonny menyarankan untuk menghindari adanya kesimpangsiuran yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat itu, DPR agar dibentuk tim pencari fakta (TPF). Melalui TPF akan menghilangkan ketidakpastian yang diwariskan kepada generasi mendatang.
"Pemberian grasi itu bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritas bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Karena itu itu sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus itu sekaligus tidak menggantung sejarah, " ujar Jhonny G Plate kepada pers,Kamis 16 Februari 2017 di gedung Parlemen, Senayan,Jakarta.
Setelah memperoleh grasi bulan November lalu, Antasari pada Rabu 14 Februari 2107 lalu langsung mengungkapkan dirinya telah dikiriminalisasi dan diinisiatori oleh presiden keenam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pengusaha Hary Tanoe Soedibyo (HT).
“Pembentukan TPF ini diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Djamil mengakui sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin tersebut. Tak heran, muncul dugaan kasus pembunuhan itu sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari.
Hanya saja Antasari tidak konsisten. "Mengapa? Sebelumnya dia mengatakan tidak akan membongkar kasusnya jika bebas, tapi kemudian bertemu Presiden RI dan sehari menjelang Pilkada melapor ke Bareskrim Polri dengan mengatakan adanya keterlibatan SBY sebagai inisiator,” katanya.
Jhonny menyarankan untuk menghindari adanya kesimpangsiuran yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat itu, DPR agar dibentuk tim pencari fakta (TPF). Melalui TPF akan menghilangkan ketidakpastian yang diwariskan kepada generasi mendatang.
"Pemberian grasi itu bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritas bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Karena itu itu sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus itu sekaligus tidak menggantung sejarah, " ujar Jhonny G Plate kepada pers,Kamis 16 Februari 2017 di gedung Parlemen, Senayan,Jakarta.
Setelah memperoleh grasi bulan November lalu, Antasari pada Rabu 14 Februari 2107 lalu langsung mengungkapkan dirinya telah dikiriminalisasi dan diinisiatori oleh presiden keenam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pengusaha Hary Tanoe Soedibyo (HT).
“Pembentukan TPF ini diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Djamil mengakui sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin tersebut. Tak heran, muncul dugaan kasus pembunuhan itu sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari.
Hanya saja Antasari tidak konsisten. "Mengapa? Sebelumnya dia mengatakan tidak akan membongkar kasusnya jika bebas, tapi kemudian bertemu Presiden RI dan sehari menjelang Pilkada melapor ke Bareskrim Polri dengan mengatakan adanya keterlibatan SBY sebagai inisiator,” katanya.
