JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (LE) mengatakan konflik di Pilkada diyakini selain konsoliasi demokrasi terhambat, juga akan mengganggu ekonomi dan terhambatnya investasi.  

Karenanya, LE meminta agar seluruh parpol, masyarakat yang terlibat dalam tim sukses dan simpatisan tidak memunculkan isu SARA (Suku Agama Ras) dalam Pilkada dan Pilpres. Penggunaan isu SARA dari hasil berbagai lembaga survey dan pengamat, tak akan mampu mendongkrak calon kepala daerah khususnya di DKI Jakarta,

“Isu SARA tak mampu mendongkrak suara calon kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta, “ kata LE itu dalam dialog kebangsaan ‘Pilkada damai dalam bingkai NKRI’ di Kompleks Parlemen DPR/MPR/DP RI Jakarta, Senin 10 Oktober 2016.

LE mencontohkan konflik agama di Ambon di masa lalu, mengakibatkan kemacetan atau terhambatnya berbagai sektor di kota penghasil sagu tersebut. Bahkan untuk pemulihan Ambon, dibutuhkan waktu selama 18 ahun.  

"Pilkada damai harga mati, kalau tidak bisa menjanjikan mengelola demokrasi dengan baik, maka proses demokrasi yang rusuh ini, akan mengganggu perekonomian dan investasi nasional," ujarnya.