JAKARTA -- Laju langkah Sri Mulyani Indriawati mendadak terhenti, setelah Bupati Siak Syamsuar mencegat mantan Direktur Bank Dunia itu saat hendak meninggalkan ruangan, usai menghadiri APKASI Ministrial Forum bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa 27 September 2016.
Perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik Presiden Jokowi itu, sontak tertuju pada Syamsuar. Orang nomor satu di Kabupaten Siak itu lalu dengan cekatan memanfaatkan kesempatan itu untuk 'curhat' soal keuangan daerah.
Kepada Menkeu, Syamsuar mempertanyakan perihal kejelasan apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun lalu yang belum terpakai bisa dijadikan solusi untuk menutupi defisit anggaran di daerah.
"Kami sudah surati pak Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah terkait ini dan memang sudah ada jawabannya. Namun kedepan kami mohon arahan ibu terkait kejelasan tindak lanjutnya," sebut Syamsuar.
Oleh Sri, Syamsuar disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut pada Boediarso, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, dalam presentasinya dihadapan puluhan bupati anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat ini Pemerintah Pusat terpaksa harus 'meminjam' dana daerah, dalam bentuk penundaan transfer Dana Alokasi Umum, sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan yang tidak sampai sesuai target diharapkan.
"Ini mungkin sejarah pertama pemerintah pusat terpaksa minjem ke daerah dengan meminta DAU-nya ditunda. Caranya kita lihat kebutuhan daerah, kondisi kas hingga bulan Juli, ditambah dengan prediksi penerimaan daerah berdasarkan DAU, DAK, DBH dan lain-lain, dikurangi kebutuhan operasional yang memang sudah komit harus dibayarkan," kata Sri.
Dari hasil pemetaan kondisi keuangan daerah itu kata Sri, didapati 169 daerah dengan pemetaan kemampuan keuangannya dengan kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan dibawah sedang, ditunda alokasi DAU-nya.
"InsyaAllah dana transfer daerah ini nanti setengahnya akan kita bayarkan Desember nanti, sisanya direncanakan pada Bulan Januari tahun depan. APBN harus dikoreksi agar kedepan menjadi instrumen yang kredibel," jelas salah satu perempuan paling berpengaruh didunia versi majalah Forbes itu.
