JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan meskipun bangsa Indonesia telah mengukuhkan UU NRI sebagai buku suci, namun masih banyak bersikap anomali yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya, banyak kepentingan indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya alam tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Jika demikian halnya, kata Bung Karno, “kita akan jadi kuli di negeri orang dan jadi kuli di negeri sendiri," kata Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi tahun 2016 di gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD RI, Kamis 18 Agustus 2016.
Zulkifli Hasan melihat berbagai kesalahan terjadi karena kelemahan sistem di sekitar presiden. Orang-orang di sekitar presiden itu menurutnya adalah orang-orang yang sama yang juga memberikan masukan terkait calon menteri yang beraport merah, kuning dan hijau pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi.
"Dulu kan juga Presiden dapat masukkan dari mereka ada yang calon menteri yang berapor merah, kuning dah hijau.Yang merah pasti akan ditangkap KPK, yang kuning segera akan ditangkap dan hijau bebas dari kasus. Sekarang yang rapornya merah siapa saja? Mengapa belum ditangkap?. Orang-orang yang sama saya kira yang memberikan masukan pada Presiden mengenai Archandra," tandasnya.
Sebelumnya beberapa ketua umum Partai Politik seperti Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang juga Menkopolhukam, Ketua Umum PAN membela keputusan Jokowi dalam mengangkat Archandra dan meminta masyarakat melihat alasan Jokowi memilih Archandra meski hal itu melanggar UU.
Lebih jauh kata Zulkifli peringatan Hari Konstitusi sangat penting dan strategis, di tengah dinamika, yang semakin luas dan kompleks, salah satunya arus deras demokratisasi. “Meski begitu, demokrasi modern yang ingin di wujudkan, haruslah berakar pada penegakan kedaulatan rakyat, tidak menanggalkan nilai ke-Indonesia-an sebagai bangsa yang memiliki jati diri," katanya.
Konstitusi kata Zulkifli, adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara yang diidealkan. Karena itu, konstitusi harus memuat hasil perjuangan politik di masa lampau, dan merangkum konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.
"Konstitusi juga merupakan produk politik, resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan daerah, yang secara alamiah terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," katanya seraya mengatakan konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.**(bam)
