PASIR PENGARAYAN -- Pemerintah kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berencana akan melakukan Evaluasi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer, demi mengoptimalkan anggaran Pemda dan pelayanan Publik bagi masyarakat.
Kepala badan kepegawaian Daerah (BKD) Rohul, Drs. Fajar Sidqi mengaku pihaknya hanya Menjalankan Kebijakan pimpinan. "Terkait ada atau tidaknya pengurangan Honorer tersebut, bukan menjadi haknya, itu merupakan kebijakan dari pimpinan. Tugas BKD hanya menjalankan saja," katanya, Senin 23 Mei 2016.
Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang menjalankan intruksi dari Bupati Rohul H. Suparman, S.Sos, M.Si, untuk melakukan pendataan seluruh pegawai pemerintah daerah, baik PNS maupun Tenaga Honorer.
Lebih lanjut dijelaskanya, sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh Bupati Rohul tertanggal 4 Mei 2016 lalu, pihaknya telah mengirimkan Surat keseluruh satker yang ada di Rohul, untuk melaporkan Jumlah PNS dan Honorer.
Fajar mengungkapkan, Pelaporan jumlah pegawai baik Honorer maupun PNS yang ada di masing-masing satker tersebut, dilaporkan harus berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada di satker, terhitung per Desember 2015.
"Surat sudah kita serahkan kepada seluruh satker, untuk itu kita berharap satker yang ada di Rohul untuk sesegera mungkin melaporkannya, bisa lebih cepat tentu lebih baik," imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, jika data pegawai sesuai Anjab dan ABK sudah terkumpul secara keseluruhan, akan langsung di laporkan kepada Bupati, untuk diambil kebijakan lebih lanjut .
Fajar menjelaskan, Jumlah PNS dan tenaga Honorer di lingkungan Pemkab Rohul ada 9.544 orang, diantaranya 6.432 PNS dan sisanya sekitar 3.112 orang adalah Honorer, ?itu hasil rekab data terakhir Februari 2016 lalu.
Sebelumnya, Bupati Rohul Suparman menuturkan, pihaknya akan melakukan Evaluasi pegawai Honorer dan PNS pemkab Rohul, guna mengoptimalkan anggaran daerah.
"Cara kita melakukan evaluasi Pegawai tersebut dengan memberikan beban kerja terhadap Pegawai, dengan begitu kita dapat menilai bagaimana kinerja pegawai Pemkab Rohul," tuturnya.
Menurutnya, pegawai Pemkab Rohul harus segera dievaluasi demi meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih anggaran Pemkab Rohul saat ini terbatas.
Diakuinya, konsolidasi Aparatur itu merupakan salah satu programnya, dimana setiap PNS dan honorer yang digaji oleh rakyat harus jelas tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewajibanya."Kita khawatir jumlah honorer yang bisa dibilang banyak itu tidak bekerja, dan PNS karena honorernya banyak juga tidak bekerja, untuk itulah kita lakukan evaluasi," pungkasnya.**(lim)
